Peralatan Nelayan Dipreteli, Filipina Murka pada China

Pemerintah Filipina mengajukan protes diplomatik setelah militer China melakukan penyitaan secara paksa peralatan pancing yang dipasang nelayannya di wilayah teritorial Laut China Selatan.

Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis (20/8/2020) malam bahwa pihaknya dengan tegas keberatan terhadap tindakan China.

Baca Juga: Top! Papua Nugini Tegas Larang Masuknya Pekerja China

Juru bicara pemerintah China kemudian menanggapi dengan mengklaim militer penjaga pantainya menegakkan hukum di wilayah perairan negaranya dan menyebutkan pesawat Filipina merugikan kedaulatan dan mengancam keamanan Beijing.

"China mendesak Filipina untuk segera menghentikan kegiatan ilegal dan provokatifnya," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian, seperti dikutip dari Washington Post.

Pemerintah Filipina memprotes tindakan China yang semakin agresif di laut yang diperebutkan meskipun terjadi peningkatan dramatis dalam hubungan di bawah Presiden Rodrigo Duterte.

Duterte telah membina hubungan persahabatan dengan Beijing sambil sering mengkritik Amerika Serikat, dan meningkatkan kewaspadaan atas tindakan keras anti-narkoba.

Departemen luar negeri Filipina tidak memberikan rincian terkait penyitaan ilegal peralatan nelayan yang dilakukan oleh penjaga pantai China tersebut.

Peralatan yang disebut sebagai 'payaos', disita pada Mei 2020 setelah dipasang oleh nelayan Filipina di Scarborough Shoal yang disengketakan di lepas pantai provinsi Zambales di barat laut Filipina.

China merebut wilayah tersebut setelah ketegangan terjadi di tahun 2012. Filipina kemudian membawa sengketa tersebut ke arbitrase internasional setahun berikutnya.

Pengadilan internasional pada tahun 2016 membatalkan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan, tetapi pihak Beijing terus mengabaikan dan menentang keputusan tersebut.

Pejabat Filipina mengatakan peringatan radio oleh militer Beijing terhadap pesawat patroli angkatan udara Filipina telah meningkat di sekitar pulau-pulau buatan China yang dilindungi rudal.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo sebelumnya telah menuduh China memanfaatkan kesibukan pemerintah lain yang sedang menghadapi pandemi virus corona.

Secara terpisah, pejabat Ibu Kota Manila mengatakan pihaknya telah menutup empat toko yang menjual produk kecantikan Tiongkok dengan label yang mengidentifikasi ibu kota Filipina sebagai provinsi China.

Mereka menuduh toko tersebut 'keliru' dan melanggar peraturan bisnis lainnya.

Wali Kota Manila Francisco 'Isko' Moreno telah mengambil langkah untuk meminta dua pengusaha Tiongkok yang terkait dengan produk kecantikan diselidiki dan dideportasi.

"Ini tidak bisa diterima. Saya bersumpah tidak akan membiarkan kedaulatan negara diremehkan. Saya bukan gubernur China," kata Moreno.