Kebakaran Hutan 2020 Menurun, Semua Pihak Diminta Tetap Waspada

Kebakaran lahan dan hutan tahun ini mengalami penurunan. Kendati demikian, pemerintah dan pelaku usaha tetap diminta waspada terhadap bahaya api yang puncaknya terjadi menjelang September. Untuk itu, dibutuhkan sinergi semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Data KLHK menunjukkan, luas kebakaran lahan dan hutan dari 1 Januari–31 Juli 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan 52,41% menjadi 71.145 hektare. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu seluas 135.747 hektare. Fakta ini terungkap dalam diskusi webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan "Persiapan Industri Sawit Hadapi Karhutla di Tengah Pandemi Covid-19" di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Yeay! Kasus Karhutla Turun, Kolaborasi Stakeholder Tetap Dihimpun

Diskusi ini menghadirkan empat pembicara yaitu Ardi Praptono, SP, M.Agr. (Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Anis Susanti Aliati (Kepala Sub Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK), Bambang Dwilaksono (Ketua Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dan Dr. Pandu Riono (ahli epidemiologi Universitas Indonesia).

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ardi Praptono, menjelaskan bahwa semua pihak berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya pencegahan karhutla di tahun ini. Kementerian Pertanian secara aktif melakukan sosialisasi regulasi dan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) di enam provinsi rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Langkah lainnya adalah membentuk Brigade Karlabun dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sebanyak 3.181 orang. Hingga tahun 2019, telah terbentuk 17 Brigade Kartabun dengan total jumlah personel 1.051 orang. Selain itu, juga telah terbentuk 142 KTPA dengan total anggota petani sebanyak 2.130 orang.

Dalam pencegahan karhutla tahun ini, Kementan menyiapkan dana sebesar Rp4,55 miliar, dari sebelumnya dianggarkan mencapai Rp12,1 miliar. "Akibat adanya pandemi Covid-19, anggaran tersebut diefisienkan. Dari anggaran tersebut sudah dibuat demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar di Kalimantan Tengah. Fokus lain penggunaan dana ini yaitu operasional brigade karlabun dan pengawalan penanganan kebakaran lahan serta perkebunan," ujar Ardi.

Untuk itu, Ardi meminta perkebunan juga menyiapkan diri untuk mengatasi kebakaran. Bahkan, Kementan punya sanksi tegas yang tertuang dalam Undang-Undang Perkebunan No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

"Pada Pasal 108 dijelaskan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar," katanya.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Anis Susanti Aliati, mengatakan bahwa upaya pencegahan karhutla akan lebih baik dibandingkan terjadi kebakaran lalu baru dipadamkan. Itu sebabnya, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

"Berdasarkan prediksi BMKG tahun ini terjadi kemarau basah mendukung pengurangan areal karhutla. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) kita lakukan lebih awal pada akhir musim hujan yakni mulau bulan Maret 2020," ungkap dia.

Meskipun diakuinya, TMC bukan satu-satunya cara pengendalian karhutla. Menurut dia , ada solusi lain yakni optimalisasi pemanfaatan data iklim dan monitoring cuaca. Selain itu, pengelolaan dari para pemegang konsensi lahan agar melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. "Misalnya, imbah hasil pembukaan bisa dimanfaatkan untuk membuat cuka kayu atau disinfektan," ujar dia.

Anis mengatakan, BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Juli-September. "Sebaiknya, kita semua lebih waspada terutama Agustus ini dan berharap karhutla tahun ini tidak meningkat," kata dia.

Ketua Bidang Sustainibility Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bambang Dwi Laksono mengatakan, terdapat tantangan untuk penanganan karhutla termasuk di area perkebunan yang masih dihadapi saat ini. Pertama, lahan perkebunan pada umumnya berada di remote area dengan sistem komunikasi dan transportasi yang terbatas. "Hal itu menyebabkan deteksi kejadian dan penanganannya kerap kali mengalami keterlambatan," ujar dia.

Kedua, masih ada peraturan perundangan yang membolehkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru dengan alasan kearifan lokal. Menurut dia, jika pembakaran lahan oleh masyarakat masih ditoleransi, berpotensi memicu kebakaran dalam skala besar apabila tidak disertai monitoring yang efektif.

Ketiga, penanggulangan kebakaran terutama program edukasi bagi komunitas setempat. "Ini harus disikapi dengan program edukasi dan komunikasi yang tepat sesuai kultur masyarakat yang menjadi objek pencegahan," tambah Bambang.

Keempat, pandemi Covid-19 menjadikan keterbatasan interaksi sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya pelaksanaan program kerja sama dengan masyarakat lokal dalam penanganan karhutla.

Dr. Pandu Riono mengajak semua pihak berkolaborasi dan lebih waspada supaya kebakaran lahan dan hutan tidak membesar di tengah pandemi. Hal ini perlu dilakukan mencegah beban ganda bagi masyarakat yang mengalami dampak karhutla bagi kesehatan publik berupa penyakit paru, yakni tuberkulosis (TB).