Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Tak Cuma Soal Korupsi, Ini Nomenklatur Baru RUU Perampasan Aset yang Siap Dibawa DPR ke Rapat Paripurna

Tak Cuma Soal Korupsi, Ini Nomenklatur Baru RUU Perampasan Aset yang Siap Dibawa DPR ke Rapat Paripurna Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan memasuki tahap lanjutan setelah disepakati oleh seluruh fraksi di DPR.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan memasuki tahap lanjutan setelah disepakati oleh seluruh fraksi di DPR.

Tahap lanjutan tersebut adalah pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna. Persetujuan itu diberikan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat dengan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Sejumlah pimpinan Komisi III DPR turut hadir, di antaranya Ketua Komisi III Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Adapun perwakilan pemerintah yang mengikuti rapat yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Baca Juga: AHY dan Dasco Dinilai Tak Mungkin Gantikan Gibran, Peluang Besar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Disorot

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPR menyampaikan persetujuan agar RUU Perampasan Aset melanjutkan pembahasan ke tingkat II melalui rapat paripurna DPR terdekat.

Sebelum meminta persetujuan, Dasco terlebih dahulu membacakan pertanyaan kepada anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah terkait kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco, dikutip Rabu (18/11).

"Setuju," jawab peserta rapat.

Setelah persetujuan diberikan, perwakilan seluruh fraksi dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, rancangan aturan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk memasuki tahap pengambilan keputusan akhir.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR juga telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menjelaskan, kedua tim tersebut telah menuntaskan tugas untuk merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset.

Dalam proses penyempurnaan naskah, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Selain memperbaiki aspek penulisan, timus dan timsin juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antarpasal, rujukan pasal, hingga bagian penjelasan.

Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian

Menurut Soedeson, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pertentangan maupun perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam satu pasal dengan pasal lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, nomenklatur rancangan undang-undang juga telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya