Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Sehingga, RAPBN 2021 disusun sebagai instrumen countercyclical untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan mengembalikan kepada jalur pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
"Alokasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian untuk tumbuh 4,5-5,5%," terang Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Baca Juga: Sri Mulyani Bicara Kabar Pahit, Banyak Perusahaan Terancam Pailit
Baca Juga: Buset, Utang BUMN Ikutan Berkembang Biak sampai 68% Lho!
Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengungkapkan, pembangunan ekonomi diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pariwisata sejalan dengan prioritas akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada 2021, pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di mana dilakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program kementerian atau lembaga (K/L)," tambah Ani.
Dia mengatakan, hal ini bertujuan agar program K/L lebih terintegrasi dan bersifat lintas melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program, serta harmonis antara belanja pusat maupun belanja daerah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
