Proses Pemulihan Ekonomi Berjalan Santuy, Salah Siapa?

Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga -5%, menjelang berakhirnya kuartal III beberapa indikator sebenarnya menunjukkan perbaikan.

Sektor transportasi yang turun paling tajam pada kuartal kedua mulai meningkat meski tentu saja masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Meski sangat awal, data BPS pada Juni 2020, menunjukkan terjadinya peningkatan penumpang kereta api dan penerbagangan domesti masing-masing 69% dan 543% secara month to month (mtm).

Indikasi ini sejalan dengan konsumsi barang tahan lama termasuk motor, yang mulai rebound. Kemudian pada Juli, penjualan motor naik 74% dibandingkan bulan sebelumnya.

Baca Juga: Resesi di Depan Mata, Orang Selevel Sri Mulyani Pasrah!?

Baca Juga: Sri Mulyani Sesumbar RI Lebih Baik dari Thailand & Malaysia

"Namun demikian dengan masih tingginya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kami prediksi proses pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Pada kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kami proyeksikan masih akan berada pada level negatif sehingga secara teknikal Indonesia akan masuk kategori negara yang terkena resesi," ujar Founder dan Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Melihat masih lambatnya proses pemulihan ekonomi, pemerintah dan DPR merespons dengan mewacanakan untuk mengeluarkan Perppu Reformasi Keuangan. Salah satu tujuan utama Perppu ini agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih responsif mendukung proses pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

"Namun, argumen ini juga tidak tepat, proses pemulihan ekonomi yang lambat bukanlah sepenuhnya kesalahan otoritas keuangan. Sebaliknya, sepanjang pandemi Covid-19 otoritas keuangan telah menjalankan perannya dalam membantu proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19," jelas Hendri.