Dimulainya pembangunan proyek pipa minyak menuju wilayah kerja Rokan diharapkan menjadi momentum bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk meningkatkan efisiensi di proyek-proyek infrastruktur lainnya. Keberhasilan PGN memangkas biaya proyek pipa Rokan hingga senilai USD150 juta atau sekitar Rp2,1 triliun dinilai sebagai bukti bahwa ruang efisiensi di proyek infrastruktur migas masih terbuka lebar. Baca Juga: PGN Komitmen Selesaikan Proyek Holding Migas Pertamina Pipa Minyak Rokan
Demikian diungkapkan analis Finvesol Consulting Indonesia Fendi Susiyanto. Menurutnya kemampuan PGN untuk memangkas biaya pembangunan infrastruktur pipa ke blok Rokan adalah prestasi luarbiasa dan bisa memperkuat bisnis perseroan. Sebab selama ini belum pernah mendengar pembangunan infrastruktur pipa bisa dihemat hingga sebesar itu.
Direktur Utama PGN Suko Hartono mengungkapan, biaya pembangunan proyek pipa minyak ke blok Rokan berhasil dipangkas dari semula USD450 juta menjadi USD300 juta. Efisiensi biaya ini diperoleh dari optimasi dari tahapan penetapan Final Investment Decision (FID) dan proses procurement. Baca Juga: Pandemi hingga Harga Migas Anjlok, PGN Raup Pendapatan Rp21,49 T
"Hal ini merupakan upaya bersama dewan pengawas dan manajemen PGN dalam mengawal proyek pipanisasi minyak Rokan Hulu dapat berjalan efektif dan efisien ditengah tantangan ekonomi global dan pandemi," jelas Suko melalui keterangan resmi, Selasa (15/9/2020).
Pada Rabu (9/9/2020) pekan lalu, PT Pertagas, anak usaha PGN, telah memulai pembangunan pipa minyak sepanjang kurang lebih 360 kilometer dengan diameter 4-24 inch. Proyek yang ditargetkan rampung pada 2021 melalui lima Kabupaten di Riau yaitu Kabupaten Dumai, Bengkalis, Siak, Kampar dan Rokan Hilir. First welding (pengelasan perdana) telah dilakukan di Kelurahan Kandis Kota, Kandis, Kabupaten Siak.
Sebelumnya pada 2018 kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan Pertamina sebagai pengelola blok Rokan setelah memenangkan tender dengan CPI. Dalam penawarannya Pertamina setuju untuk membayar biaya bonus tanda tangan (signature bonus) sebesar USD784 juta atau setara Rp11,3 triliun dan komitmen kerja pasti senilai USD500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: