Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerja sama multilateral. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia.
"Perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak," kata Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
Kata dia, penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Adapun bekerjasama dengan sebagai negara anggota ADB bisa mengurangi penggelapan pajak.
Baca Juga: Anak Soeharto Belum Juga Bayar Utang Negara, Sri Mulyani Langsung Cekal
Baca Juga: Sri Mulyani Sekarang Sering Bawa Kabar Buruk, Kali Ini Ya Allah...
"Bagi kami tentu saja sebagai negara anggota ADB, inisiatif dari Presiden Asakawa (Presiden ADB) sangat penting dan saya sangat menyambut baik. Inisiatif ini akan menjadi forum alat tambahan juga bagi kita semua untuk berdiskusi, serta untuk mendapatkan dukungan bagaimana kita akan mendorong kerjasama perpajakan internasional dan regional ini," katanya.
Sambung dia menambahkan Indonesia memiliki rasio pajak yang masih rendah, dan proses reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpajakan.
"Pengelolaan perpajakan di negara-negara anggota. Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik kebijakan dalam kerja sama perpajakan tersebut penting," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
