Pengusaha Setuju Pilkada Ditunda: Lebih Urgent Memutus Penyebaran Covid-19!
Seorang warga binaan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (27/6). Sebanyak 198 warga binaan Lapas menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo yang diikuti tiga pasangan calon tersebut. | Kredit Foto: Antara/Adiwinata Solihin
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) turut mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pelaku usaha ini khawatir Pilkada dapat menyebabkan penularan virus Covid-19 berlanjut hingga justru meluas.
Dikutip dari Okezone di Jakarta, Selasa (22/9/2020) Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI Akbar Djohan menuturkan menunda Pilkada karena pandemi Covid-19, tidak menjadi sebuah bentuk kegagalan demokrasi.
Baca Juga: Tolong Pak Jokowi, Tolong... Nafas Pengusaha Makin Sesak Gegara Anies
Hal ini lantaran pemerintah sudah seharusnya tanggap melindungi rakyatnya dari penularan pandemi Covid-19 yang menyerang sistem pernapasan.
"Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi Covid-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, walaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada 2020) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi," ujar Akbar.
Sejauh ini dalam catatan Bawaslu, selama masa pendaftaran Pilkada pada 4-6 September lalu terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Namun, para pemangku kepentingan justru saling melempar wewenang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajria Anindya Utami
Editor: Fajria Anindya Utami
