Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Sementara, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersikap lebih lembut. Dia meminta ke pihak yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja untuk melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan aksi anarkis.
"Silakan, itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Itu baru menunjukkan seorang negarawan," pesannya.
Baca Juga: Ratusan Ribu Pekerja Di-PHK, Luhut Ceramahi Bali: Jangan Cuma Andalkan Turis!
Bagamana tanggapan analis soal adanya sponsor pendemo? Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyayangkan pernyataan Airlangga tadi. Menurutnya, pernyataan itu tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah lebih banyak mendengarkan rakyat.
Lembaga survei Kedai Kopi ini mengusulkan agar Airlangga menemui para pendemo, menjelaskan UU Cipta Kerja secara utuh. Terlebih, Airlangga yang memimpin inisiasi Omnibus Law. "Pendemo kan rakyat, bisa berdialog dan mau berdialog," ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meminta pemerintah tidak mencari kambing hitam. Menurut Ujang, buruh dan masyarakat tak akan bergerak jika tidak dirugikan. Yang diinginkan buruh adalah, pembahasan RUU Cipta Kerja dihentikan.
"Mereka (DPR dan Pemerintah) malah mengesahkan. Wajar jika buruh dan kaum pekerja marah," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
