Pendukung mengikuti kampanye terbuka calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi mengajak pendukung untuk memerangi hoaks dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres mendatang. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Suara di DPR terbelah karena polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai banyak penolakan. Barisan partai politik pendukung pemerintah, terutama PDIP, merespons jika dianggap tak pro wong cilik dengan pengesahan UU Cipta Kerja.
Politikus PDIP Aria Bima mengatakan mendukung UU Cipta Kerja mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian. Menurut dia, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart.
"Dan, buruh itu branding kami, Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana memperjuangkan dalam era membangun industrisasi, memperjuangkan wong cilik di era diskusi saat ini tentunya spirit, cara perjuangannya harus lebih smart. Lebih melakukan kolaborasi, baik dalam think global, nasional, dan regional," kata Aria dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip pada Jumat (9/10/2020).
Baca Juga: PDIP Mau Pasang Foto Risma di APK Eri-Armuji, KPU Langsung Kasih Restu
Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan, maka sudah berupaya membangun interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi. Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.
Menurut Aria, pemerintahan Jokowi punya strategi agar jadi negara yang ikut menentukan ekonomi dunia.
"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujarnya.
Bagi dia, jika memang menolak, maka Demokrat dan PKS mesti melakukannya secara prinsip. Ia bilang tak bisa menolak tapi tetap mengirim perwakilan di Badan Legislasi atau Baleg untuk ikut membahas UU Cipta Kerja.
Ia menyinggung pada 22 Mei 2020, PKS mengirim perwakilannya ke Panitia Kerja atau Panja. Dalam rapat panja, PKS sering menyampaikan masukan untuk UU Cipta Kerja. Begitupun dengan Demokrat.
"Tapi, kalau kemudian dikontrakan, Omnibus Law anti-wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira butuh ya jangan prematur yang menolak. Hindari sikap-sikap provokasi. Dan, tolong Pak Pipin (Pipin Sopian) tahu mana yang hoaks dan yang tidak. Demokrat juga tahu mana yang hoaks dan tidak," tutur Aria.
Politikus PKS Pipin Sopian menanggapi bahwa sulit pihaknya membentuk kesepakatan suara mayoritas di parlemen. Menurutnya, sebagai partai di luar pemerintah, PKS sulit membendung UU Cipta Kerja. Meskipun masih ada Partai Demokrat yang juga menolak UU tersebut.
"Kami minoritas, jumlah kami terbatas, PKS hanya 50, dalam panja juga sedikit, maka kami tak bisa menyampaikan secara utuh dan menggolkan itu. Bagi kami setelah ikut dari awal sampai akhir, kami jelas tahu isi-isinya tentu kami harus mengambil keputusan," ujar Pipin dalam acara yang sama.
Baca Juga: Kecewa Berat, Buruh Pendukung PDIP Pindah Haluan ke Demokrat?
Baca Juga: Demo Omnibus Law Bikin PDIP Ketar-ketir, Mega Langsung Keluarkan Titah
Dia menjelaskan kembali alasan PKS masuk ke Panja karena ingin mengetahui keseluruhan pembahasan UU Cipta Kerja. Ia meminta agar jangan mengaitkan sikap PKS yang menolak UU tersebut karena demi elektabilitas 2024 dan Pilkada 2020.
"Dalam Islam itu menghindari mudharat lebih besar itu lebih baik dari mengambil keuntungan yang tak signifikan. Banyak masyarakat yang dirugkan dengan UU Omnibus Law itu," tutur Pipin.
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja disahkan dalam paripurna DPR pada Senin (5/10/2020). Dalam pengesahan itu, tujuh fraksi di parlemen setuju dengan UU Cipta Kerja.
Hanya dua fraksi yang menolak UU tersebut yaitu PKS dan Demokrat. Bahkan Fraksi Demokrat sempat walkout dalam paripurna pengesahan UU itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
