Bangkitkan Ekonomi Nasional, Proyek TPPI Tuban Harus Dilanjutkan

Pemerhati Energi Nasional, Agung Hadi Wibowo menilai bahwa Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sejatinya proyek ini adalah jati diri bangsa meski mendapat rintangan.

Menurut dia, bagi pihak-pihak yang mencoba menjegal proyek ini patut diragukan nasionalismenya.  "Jika ada orang yang mencoba menggagalkan proyek ini, mereka bukan orang yang cinta tanah air. Sebaiknya Pertamina tetap melanjutkan tender kilang TPPI karena ini bisa menjadi jati diri bangsa," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2020). Baca Juga: Bersama Jo Hyundai, Rekind Lolos dalam Proses Tender Proyek TPPI Olefin Complex

Lanjutnya, ia mengatakan proyek ini dapat membangkitkan perekonomian Indonesia. Bukan tanpa sebab, ia menilai jika kilang TPPI itu sudah beroperasi, maka akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

"Proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Jadi proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris PT Pertamina (persero), selaku induk PT TPPI," ucapnya. Baca Juga: Diakuisisi Pertamina, TPPI Langsung Tancap Gas Garap Proyek Rp2,7 Triliun

Karena itu, ia pun menyesalkan adanya hambatan yang dikeluarkan oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membentuk satuan tugas (satgas) investasi proyek TPPI. Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas.

Ia pun menaruh curiga, Tim Satgas ini dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak menghendaki proyek ini terealisasi, padahal faktanya tender telah dilaksanakan secara bersih dan transparan dan dengan pendampingan dari Tim Jamintel, Bareskrim POLRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga Governance-nya sangat terjaga dengan baik.

“Jika Ahok tidak percaya dengan kinerja tim tendernya, ya lakukan saja Audit, ini jauh lebih baik dari pada harus membatalkan proyeknya. Apalagi proses tender sudah diawasi oleh berbagai badan negara, ini berarti Ahok juga tidak percaya pada kinerja badan-badan tersebut” jelas Agung seraya mengatakan Proyek ini akan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.