Merasa Telah Dirugikan, Aliansi Korban Koperasi Lapor ke Kemenkop

Aliansi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) mengumumkan rencana Aksi Damai di depan kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Hari ini, Senin (26/10/2020), pukul 10.00 WIB.

Dalam rencana aksi Senin, Aliansi bermaksud melakukan pemberitahuan ke Kementerian Koperasi dan UKM bahwa KSPSB telah gagal bayar sejak April 2020.  Baca Juga: Tingkatkan Kesejahteraan, KKP Dorong Nelayan Biak Gabung ke Koperasi

Aliansi tersebut merasa keluhan para anggota KSPSB yang telah dirugikan akibat gagal bayar tidak ditanggapi Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sebagai mana mestinya. Aliansi juga sudah mengirimkan tiga surat keluhan kepada Kemenkop UKM yang hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. 

"Kami merasa bahwa Kementerian Koperasi tidak melaksanakan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Banyak sekali kelalaian dalam fungsi Kemenkop sebagai regulator dan pengawas perkoperasian di negara Republik Indonesia. Sudah 3 surat keluhan kami sampaikan berakhir tanpa tindak lanjut," ujar Rahja, Ketua Aliansi Korban KSPSP (Akabe), Minggu (25/10/2020).

Sebelumnya, sejumlah anggota KSB melaporkan pengurus dan direktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait dugaan investasi bodong ke Polda Jawa Barat, (20/10). Produk iming-iming bunga tinggi kuasa hukum para korban mengatakan laporan ini dibuat sehubungan dengan adanya produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP SB dengan iming-iming bunga tinggi hingga ada korban yang menyetorkan dana hingga mencapai total Rp 8,4 miliar ke rekening milik KSPSB yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.

Dalam sertifikat itu tercantum nilai nominal, bunga, lengkap dengan klausul perihal jatuh tempo. Akan tetapi, dalam kenyataan ternyata pembayaran imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Selain itu kuasa hukum para korban banyak yang telah melayangkan peringatan melalui Somasi kepada pihak KSPSB namun tidak pernah mendapat tanggapan.

Kasus KSPSB telah melalui proses hukum, di pengadilan tinggi Jakarta Pusat yang memutuskan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proposal Perdamaian Merugikan Anggota Koperasi.

Tanggal 20 Oktober lalu, proses PKPU tetap disahkan, namun kasus ini mencuat kembali karena para anggota koperasi yang merasa dirugikan sebagai korban investasi bodong merasa tidak puas dengan revisi-revisi proposal Skema Perdamaian dimana terdapat Tata Cara Pencicilan Hutang kepada Kreditur/Anggota) dengan beberapa alasan; tidak ada laporan keuangan resmi yang dipublikasikan di media mainstream sebagai acuan. Tidak ada laporan daftar aset koperasi. Tidak ada daftar Tagihan Seluruh Kreditur. Tidak ada laporan cashflow dan saldo kas. Tidak ada laporan rekening bank. Dan tidak ada jaminan aset atas skema pembayaran cicilan tersebut.