Menlu: Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit Bertentangan dengan Prinsip Kemitraan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut karena kelapa sawit berkontribusi besar terhadap devisa negara hingga mencapai US$23 miliar (atau sekitar Rp320 triliun) pada tahun 2019 lalu. Tidak hanya itu, kelapa sawit juga menjadi sumber pendapatan bagi petani-petani di pedesaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, diskriminasi terhadap industri perkebunan kelapa sawit beserta produk turunannya masih dilakukan oleh sejumlah pihak antisawit, terutama Uni Eropa. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tindak diskriminatif tersebut bertentangan dengan prinsip kemitraan dan kolaborasi yang diusung Indonesia.

Baca Juga: Perkebunan Sawit Dituduh Eksploitasi Tenaga Kerja Perempuan, Ketum Gapki: Tidak Dapat Diterima

"Indonesia selalu mengedepankan kerja sama dan kolaborasi dengan mitra-mitra kita, tapi ketika berkaitan dengan kepentingan nasional, kita juga harus tegas. Apalagi, jika sudah menyangkut prinsip," ungkap Retno. 

Retno menekankan, Pemerintah RI ingin selalu melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit ini. Namun di sisi lain, perlu diingat bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemitraan yang erat dengan Uni Eropa.

"Uni Eropa sudah lama menjadi network partner kita. Kita miliki banyak sekali kesamaan pandang, banyak isu internasional dengan Uni Eropa. Indonesia selalu membuka komunikasi secara terbuka. Yang kita inginkan adalah satu, treat us fairly," ujar Retno.