Fadli Zon | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Sikap tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab di Petamburan menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang mengkritik, banyak pula mendukung.
Kritikan antara lain datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan PKS Hidayat Nur Wahid, juga budayawan Sujiwo Tejo. Fadli Zon menyebut pencopotan baliho bukan wewenang TNI.
”Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dwifungsi ABRI imbangi dwifungsi polisi,” kata Fadli, melalui akun Twitter, Jumat (20/11/2020).
Baca Juga: Polemik Baliho Habib Rizieq Berbuntut Panjang, PA 212 Balik Serang Dudung
Hal sama dilontarkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dia menyebut pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengerahkan alat negara ke Petamburan.
“Kalau komitmennya adalah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan efektivitas atasi Covid-19, mestinya pemerintah tidak bersaing dengan gubernur DKI maupun dengan HRS di Petamburan,” ucap HNW.
Ketika kritikan datang bergelombang, bejibun pula yang memberikan dukungan untuk Dudung. Salah satunya datang dari mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Lodewijk Freidrich Paulus.
Purnawirawan jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Dudung Abdurachman. Menurutnya, sikap tegas tersebut tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.
"Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan," ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
Dudung menjadi sorotan setelah dengan tegas mengaku memerintahkan anak buahnya menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq di kawasan Petamburan. Sikapnya banyak dipuji, sampai-sampai menjadi trending topic di Twitter.
”Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” kata Dudung, seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.
Mantan Danjen Akademi TNI itu juga menyebut siapa pun harus taat terhadap hukum di Indonesia. Jika tidak ada yang taat bisa dibubarkan.
“Kalau perlu FPI bubarkan saja, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata alumni Akmil 1988 ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
