Ketimbang Ribut Bubarkan FPI, Mending Penegak Hukum Garap Pentolannya, Biar...

Ahli Hukum Tata Negara asal UIN Jakarta, Ismail Hasani menyatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) apapun alasannya dianggap tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Hal itu dikatakan Ismail merespons polemik pembubaran ormas seperti yang disampaikan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman setelah aksi pencopotan baliho besar bergambar Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh puluhan anggota TNI beberapa waktu lalu.  

"Yang paling penting buat saya adalah intitusi penegak hukum bisa menelisik pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut atau oleh pentolan-pentolan pimpinan-pimpinan organisasi tersebut lalu yang diadili adalah tindak pidanya," ujar Ismail saat dihubungi SINDOnews, Senin (23/11/2020). Baca Juga: Habib Rizieq Sakit Mirip Gejala Covid-19, Alhamdulillah, Begini Kabar Terbaru HRS

Ismail menuturkan karena pada dasarnya berorganisasi adalah hak kontitusional warga negara. Misalnya organisasi krimininal. Bagi dia, organisasinya itu tetap sah tapi yang dilarang itu adalah perbuatan kriminalnya. Baca Juga: Jatuh Sakit Bergejala Covid-19, Habib Rizieq Segera Tes Usap Tanpa Fasilitas Pemerintah

Oleh karena itu, kata Ismail, dibanding harus memperdebatkan pembubaran FPI, dirinya lebih cenderung untuk mendorong aparat penegakan hukum terkait dengan tindak pidana, baik dugaan ujaran kebencian dan penghasutan yang sudah dilakukan melalui spanduk maupun dugaan penghasutan yang sudah dilakukan melalui mimbar-mimbar bebas.

"Itulah yang ditindak oleh aparat penegak hukum, tidak sekonyong-konyong membubarkan ormas. Karena ormas dibubarkan besok bisa saja berganti baju, maka sampai kapan kita akan terus menerus melakukan pembubaran begitu," jelasnya. 

"Jadi isu utama adalah bagaimana tindak pidana yang basisnya adalah individual responsibility itu yang harus ditegakan, saya kira itu," imbuh Direktur Eksekutif Setara Institute ini.