Pemerintah Dinilai Komersilkan Vaksin Corona, LBH: RS Sudah Menyambut

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah memberikan vaksin COVID-19 yang aman, efektif, dan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan kebijakan vaksinasi.

"Vaksin harus gratis untuk setiap orang dan diprioritaskan terlebih dahulu untuk kelompok terpapar dan rentan seperti tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang berinteraksi dengan banyak orang," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana pada Selasa, 15 Desember 2020.

Menurut LBH Jakarta, pemerintah juga harus mendorong transfer teknologi dalam proses pembuatan vaksin, sehingga vaksin dapat diproduksi di dalam negeri secara massal dan murah tanpa perlu mencari lagi ke luar negeri.

"Namun yang terjadi kini sudah mengarah ke komersialisasi vaksin, di mana pemerintah menyatakan 75 juta orang harus melakukan vaksinasi mandiri (berbayar) dan hal ini disambut oleh berbagai rumah sakit yang sudah membuka pendaftaran vaksinasi," ujarnya.

Padahal, dia menilai tidak sulit untuk menjadikan vaksin gratis. Apalagi, selama ini pemerintah juga bisa menghabiskan anggaran untuk subsidi gaji pekerja atau buruh dan UMKM serta bantuan sosial.

Banyak negara juga menggratiskan vaksin COVID-19 untuk rakyatnya seperti Amerika Serikat, Jerman, India, Kanada, dan lain-lain. Maka pemerintah Indonesia seharusnya mencegah komersialisasi vaksin sekaligus pengadaan tidak dikorupsi.