Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Kabar keterlibatan Gibran di kasus yang menjerat Juliari mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta lembaga antirasuah itu menyelidiki aliran dana bansos dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
"Cerita dana Bansos dipake untuk sukseskan Paslon partai tertentu pada Pilkada 9/12 lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat. Liberte!" tulis Benny di akun Twitter @BennyHarmanID yang dikutip pada Senin (21/12/2020).
Baca Juga: Sritex Dukung Bantahan Gibran, KPK: Masih Lengkapi Bukti
Anggota Komisi III DPR RI itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran Istana dan elite partai politik di kasus korupsi Bansos.
"Demi menjaga nama baik Istana dan citra persen Jokowi sebagai Mr Clear, segeralah KPK ambil langkah. Panggil dan periksa. Jangan ada ewuh pakewuh! Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor!"
Adapun, Pendiri Bara JP, Roy Maningkas, mengatakan pemberitaan Majalah Tempo tendensius dan mengarah fitnah.
"Itu jelas fitnah keji yang ditujukan kepada Mas Gibran. Cara-cara fitnah seperti ini tidak boleh dibiarkan. Saya berani taruhan tidak ada Gibran memanfaatkan posisinya sebagai anak presiden. Kami juga tahu persis Pak Jokowi sangat tidak menolerir perbuatan korupsi," ujar Roy Maningkas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
