Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Baru Jadi Menteri Parekraf, Sandiaga Langsung Beberkan Titipan-titipan Jokowi

Baru Jadi Menteri Parekraf, Sandiaga Langsung Beberkan Titipan-titipan Jokowi Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, salah satu permintaan Presiden Joko Widodo kepada dirinya yakni membenahi produk-produk wisata. Termasuk soal destinasi wisata religi dan wisata halal.

Sandiaga mengatakan, sejumlah program Kemenparekraf ke depan harus benar-benar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat para pelaku parekraf. Terlebih, pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan cepat agar pemulihan dapat segera dimulai.

"Beliau (presiden) juga titipkan mengenai produk-produk yang dibenahi, seperti desa wisata, wisata religi, wisata halal. Pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi lokomotif untuk penciptaan lapangan kerja," kata Sandiaga dalam dialog bersama para kepala dinas pariwisata daerah secara virtual, Sabtu (26/12).

Baca Juga: Sandi Digeruduk Pendukung: Banyak yang Hilang Nyawa, Dana, dan Masuk Penjara Ini Apaan?

Sandiaga menuturkan, secara umum pembenahan suatu kawasan wisata harus dimulai dari infrastruktur. Setelah itu, hal-hal mendetail yang berkaitan dengan nilai jual kawasan wisata itu pun mesti dipersiapkan agar layak jual.

Dimulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, hingga kebudayaan seperti tari-tarian. Hal lain yang tak kalah penting yakni mengenai kesehatan dan keselamatan di masa pandemi.

Baca Juga: Simak, Begini Strategi Sandiaga Pulihkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Khusus untuk aspek kesehatan, Kemenparekraf sudah memiliki program sertifikasi CHSE yang diberikan secara gratis kepada para pelaku. "CHSE ini ibaratnya sebuah vaksin daya tahan dan daya bangkit sebelum vaksin Covid-19 hadir," ujarnya.

Sandiaga menambahkan, ke depan dalam membenahi setiap produk pariwisata, termasuk wisata halal, perlu adanya kolaborasi dan keterbukaan antar daerah. Ia memahami, kerap kali birokrasi dan regulasi di setiap daerah menjadi penghambat dalam pembenahan parwisiata.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: