Kredit Foto: Setkab.go.id
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI segera melayangkan protes terkait penemuan drone pengintai berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor yang diduga milik China. Drone yang disebut memiliki transmiter jarak jauh itu berada di kedalaman laut Selat Malaka.
Menurut Hasanuddin, hal ini merupakan pelanggaran dan berbahaya bagi keamanan NKRI.
Baca Juga: Kasus Drone Seret Prabowo, Fadli Zon Diam Aja Nih?
"Ada dugaan drone laut itu milik China, ini perlu dicek kebenarannya. Kalau benar, pemerintah Indonesia harus mengirimkan surat protes kepada Pemerintah China," kata Hasanuddin dalam keterangannya pada Senin, 4 Januari 2021.
Purnawirawan jenderal bintang dua ini menyebut bila drone digunakan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE lalu terbawa sampai ke Selayar masih bisa diperdebatkan karena dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau konvensi Unclos belum dirinci. Hanya saja, ia menegaskan, hal itu tetap sesuai izin.
"Tetapi, penggunaan drone di wilayah ZEE pun harus tetap seizin dan pengawasan pemerintah RI," ujar bekas ajudan Presiden BJ Habibie ini.
Ia menilai, dengan lolosnya drone pengintai milik asing tersebut membuktikan sistem penjagaan Indonesia di laut terhitung lemah. Apalagi, drone ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan saat hendak menangkap ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
"Untuk itu, perlu lebih fokus pada pengadaan alutsista laut yang terintegrasi serta memperkuat peralatan deteksi bawah laut," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
