Pilih-Pilih Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Relawan Projo Nilai Setneg Offside

Budianto juga mengajak publik untuk mencermati 14 profil calon direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dinyatakan lolos agar para pekerja tidak lagi “kecolongan” seperti nasib direksi saat ini yang berurusan dengan Kejaksaan Agung di akhir masa jabatannya. Ini menjadi penting lantaran calon direksi akan mengelola ratusan triliun rupiah dana pekerja sehingga integritas dan kejujuran merupakan hal yang mutlak.

Seperti diketahui Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat ini berlatar belakang seorang bankir dan umumnya para direksi juga berasal dari luar BPJS Ketenagakerjaan. Dari 7 direksi, hanya 1 yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, kata Budianto, masyarakat khususnya pekerja harus aktif memberi masukan kepada presiden agar direksi BPJS Ketenagakerjaan yang terpilih kelak benar-benar berintegritas. Soal ini, Budianto menyoroti integritas salah satu calon direksi dari 14 nama yang sudah diserahkan kepada presiden yakni Anggoro Eko Cahyo.

“Sosok ini pernah jadi wakil Dirut Bank BNI ini. Juga pernah gagal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan menjadi anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Integritasnya patut dipertanyakan. Jangan-jangan Setneg berpolitik dan punya kepentingan dalam proses ini. Khawatirnya ini akan menjatuhkan kredibilitas dan nama baik Pak Jokowi jika direksi yang terpilih kelak bermasalah,” kata Budianto.

Sebelumnya masa jabatan direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan berakhir pada Februari 2021. Untuk ini, Jokowi mengeluarkan Keppres pembentukan Pansel BPJS Ketenagakerjaan sejak September 2020. Dari hasil seleksi itu, Pansel BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan sejumlah nama kepada Setneg untuk disampaikan kepada presiden.