Apa Kata Pengamat Soal Perbedaan Sikap Negara ASEAN Terhadap Myanmar?

Namun, kata Hikmahanto, negara seperti Indonesia tidak perlu membuat pernyataan apa pun yang bisa dipersepsi oleh pemerintahan yang mengkudeta sebagai campur tangan.

Indonesia cukup mengamati perkembangan di Myanmar dan memberi peringatan mengenai situasi di negara itu baik kepada warga Indonesia tinggal di sana maupun yang akan bepergian.

“Kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang sifatnya inkonstitusional, tetapi Indonesia tidak bisa turut campur tangan dalam urusan dalam negeri Myanmar,” ujarnya.

Beragam Mekanisme

Diwawancarai secara terpisah pakar ASEAN, Dr. Dinna Wisnu, menyoroti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Menurut Dinna, prinsip itu sering sekali disalahartikan dengan tidak berbuat apa-apa dan lembek pada pelanggar ketentuan-ketentuan ASEAN, padahal ada beragam mekanisme untuk menjamin kerahasiaan perundingan antar negara anggota.

“Adalah suatu hal yang sangat disayangkan jika Indonesia tidak memanfaatkan momentum ini untuk mengajak ASEAN, mengingat identitas bersama itu pernah mendorong sesama negara anggota untuk saling mendengar dan bukannya saling menutup telinga,” paparnya

“Semua statement pasti ada konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Yang penting adalah intensinya dan follow up-nya,” ujar Dinna,mantan utusan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.

Polisi duduk di dalam truk-truk yang terparkir di sebuah jalan di pusat Kota Yangon, Myanmar, Senin, 1 Februari 2021.

Polisi duduk di dalam truk-truk yang terparkir di sebuah jalan di pusat Kota Yangon, Myanmar, Senin, 1 Februari 2021.