Apa Kata Pengamat Soal Perbedaan Sikap Negara ASEAN Terhadap Myanmar?

Sepuluh negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyikapi kudeta di Myanmar yang terjadi pada Senin (1/2/2021) secara berbeda.

Ada yang menyampaikan keprihatinan dan meminta semua pihak menahan diri. Namun, ada pula yang menjaga jarak dan memilih untuk menunggu perkembangan situasi.

Baca Juga: Reaksi Dunia Atas Kudeta Myanmar: Barat Keras hingga ASEAN Gak Satu Suara

Filipina, Kamboja dan Thailand memandang kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh, padahal ketiganya pernah mengalami kudeta militer dan merasakan perjuangan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., Senin (1/2/2021), mengatakan “memantau” perkembangan situasi di Myanmar pasca penangkapan sejumlah pemimpin sipil, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan juga menyampaikan pernyataan senada.

Sebaliknya Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apa pun.

Negara-negara anggota ASEAN tampaknya terbelenggu dengan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri. Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama juga pada akhirnya membuat masing-masing negara anggota menyatakan sikapnya sendiri-sendiri.

Bisa Dipahami

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, mengatakan memahami sikap ASEAN ini karena memang sudah sesuai dengan Piagam ASEAN Pasal 2 Ayat 2 huruf e.

“Negara-negara seperti Amerika dan Inggris akan mengecam tindakan pemerintahan kudeta karena peralihan kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis,” ujar Hikmahanto melalui pesan teks.