Terendus Mark-up Anggaran Rp49 Miliar Pengadaan Hand Sanitizer

Nofrizon menjelaskan bahwa pansus ini terbentuk beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut LHP-BPK RI yang disampaikan ke legislatif. Menurut laporan BPK RI dari total anggaran Rp150 miliar ada Rp49 miliar di antaranya dicurigai dikelola atau digunakan dengan tidak sesuai.

Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan BPK kemudian menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adanya indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer itu. Transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.