DPR Sebut Kementerian Pertahanan Tak Transparan Soal Renovasi Rumah Sakit

DPR RI menilai renovasi 110 rumah sakit oleh Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi virus corona atau COVID-19 tidak transparan. 

Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyebutkan progres renovasi yang bersumber APBN itu tidak transparan terhadap komisi 1 yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.

Baca Juga: Pesan Keramat Spiritualis Nusantara untuk Anggota DPR

Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. 

"Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocusing dari Kemenhan tersebut," kata Farhan dalam keterangan resminya, Selasa (2/3/ 2021)

Berdasarkan hasil observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Farhan memastikan Komisi 1 mengawal penggunaan dana tersebut.

"Wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocusing anggaran Kememhan untuk COVID-19," tegasnya

"Kami akan menyoroti program hasil refocusing anggaran Kemenhan untuk COVID-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocusing anggaran Kemenhan," tambahnya

Farhan menjelaskan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek. Ia menilai sudah sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. 

"Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," imbuhnya