Siap Pimpin Demokrat Kalau Ada KLB, Marzuki Ali Ketahuan Nafsunya

Menurut salah satu orang dekat SBY dan AHY ini, KLB hanya bisa dilaksanakan DPP dengan dukungan dua per tiga suara DPD dan setengah jumlah suara DPC, serta mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Jadi, tidak sembarang orang bisa menggelar KLB. 

“Kalau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan KLB Partai Demokrat, itu ilegal dan inkonstitusional. Karena KLB itu ada aturannya," kata Herman, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Menurut politisi asal Cirebon ini, saat ini tidak ada hal mendasar yang memaksa digelar KLB. Makanya, dia heran tiba-tiba ada pergerakan yang ingin menggelar KLB yang di dalamnya seperti ada insentif. "Ada yang memainkan insentif dengan pihak eksternal," ujarnya.

Baca Juga: Abis Dikritik Habis-habisan, Polemik Miras Jokowi Husnul Khatimah

Terkait pergerakan Marzuki Alie yang sudah terang-terangan ingin memimpin Demokrat, Herman tak banyak berkomentar. "Kita kembalikan ke aturan partai saja," tuntasnya.

Mungkinkah KLB terlaksana? Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, KLB yang digagas Jhoni Allen dkk, sulit terjadi. Pasalnya, para kader yang mendorong KLB sudah diberhentikan partai. Sementara, untuk menggelar KLB, mereka harus mendapatkan surat dukungan secara tertulis dengan stempel dan kop surat dari DPC dan DPD selaku pemilik suara. 

“Dukungan itu sukar dipenuhi jika kader di bawah kepemimpinan AHY solid. Kecil kemungkinan terjadi pemalsuan dukungan para pemilik suara oleh para aktor KLB,” ucapnya, kemarin.