"Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak timbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal-ugalan Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya," kata Andi.
Setelah itu, semua cuitan Andi tadi hilang. Yang muncul malah cuitan mendukung KLB. Lewat sebuah video yang disebarkan Partai Demokrat, Andi mengaku bahwa akun Twitter-nya dibajak orang.
Mahfud belum merespons permintaan Andi ini. Seharian kemarin, Mahfud tidak mencuitkan apa-apa di Twitter. Dia juga tidak memberikan keterangan ke media mengenai kisruh di Demokrat.
Baca Juga: Astaga! Kader Demokrat Sampai Bermalam di Rumah SBY, Takut Pak Moeldoko Pakai Jurus..
Moeldoko juga memilih membiarkan ocehan Andi. Kemarin, Moeldoko hanya mengeluarkan keterangan mengenai hasil Sidang Kabinet penanganan Corona yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (3/3). Dalam keterangannya, Moeldoko meminta TNI/Polri dan pemerintah daerah terus menyosialisasikan dan mengawal pelaksanaan vaksinasi. Saat menemani Presiden Jokowi kunjungan kerja, Banten, Moeldoko juga tidak berkomentar mengenai KLB ini.
Yang sudah berkomentar baru Max Sopacua. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini meminta Andi Arief tidak repot-repot mengurus KLB. “Kalau KLB ini sukses, nanti Andi Arief kita tarik jadi pengurus,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Mantan anggota Komisi I DPR ini memang berencana berangkat ke Deli Serdang. “Saya nantilah terakhir. Kalau punya duit, saya sewa privat jet saja,” kelakarnya.
Apakah betul akan ada KLB Partai Demokrat? Max menjawab diplomatis. “Ya kalau tidak salah, begitu. Apalagi yang sekarang ini mau dilakukan. Bertengkar selama ini masa iya hanya ingin nyeneng-nyenengin wartawan saja,” cetusnya.
Saat ditanya mengenai calon, Max dengan tegas menyebut Moeldoko. “Ya Moeldoko lah. Siapa lagi? Masa Andi Arief, ya nggak mungkin lah,” katanya.
Mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan amat geram dengan rencana ini. Dia menegaskan, KLB itu ilegal dan tak berizin. Makanya, Anggota Komisi III DPR ini meminta Kepolisian membubarkan KLB tersebut.
Hinca mengaku sudah mengecek izin KLB itu ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dari situ jelas bahwa penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal, karena Polri maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.
“Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka negara (Polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti