KLB Partai Demokrat Disebut Karma Politik Keterlibatan SBY di Peristiwa Kudatuli

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Sekretaris Kabinet era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam pun ikut berkomentar. Dipo Alam yakin, Partai Demokrat Perjuangan akan lahir jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan Moeldoko.

"Saya yakin bila @jokowi diamkan 'moeldoko-klb demokrat? PARTAI DEMOKRAT PERJUANGAN akan lahir, dan kelak rebound berhitung di 2024... dengan tetap berkoalisi bersama RAKYAT. LANJUTKEN," cuit Dipo Alam di akun Twitternya, @dipoalam49 Jumat 5 Maret 2021.

Baca Juga: SBY, Bintang di Era Megawati Hingga Ditikung Mantan Anak Buah

Cuitan Dipo Alam itu pun mendapat respons banyak pihak. Tak terkecuali, Mantan Kader Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika. Pasek menilai pendapat Dipo Alam itu merupakan ide bagus.

Pasek pun menyinggung tragedi berdarah 27 Juli 1996 atau disebut sebagai Peristiwa Kudatuli. "Sepertinya ide bagus... ikuti jejak PDI yang diserbu kantornya dan diambil alih paksa di era Kasdam Jaya nya Pak @SBYudhoyono shg Ibu Mega buat PDIP dan layak buat Beliau ikuti buat PD Perjuangan," cuit Gede Pasek Suardika di akun Twitternya, @G_paseksuardika, Sabtu 6 Maret 2021.

Sekadar diketahui, dalam Peristiwa Kudatuli, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri diserbu Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit TNI dan menguasai kantor itu. Dalam tragedi berdarah itu, 5 orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang.

Cuitan Gede Pasek Suardika itu pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab. "Karma politik. Penyerbuan kantor DPP PDI yang lebih dikenal peristiwa Kudatuli membuka kembali memori kita soal dugaan keterlibatan SBY. Mudah-mudahan demokrasi kita berjalan waras," cuit Fadhli Harahab di akun Twitternya, @FadhliHarahab, Minggu 7 Maret 2021 malam.

Sekadar informasi, SBY yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun memasukkan peristiwa Kudatuli itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama beberapa rekan separtainya pernah mendatangi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli 2018. Saat itu, PDIP meminta SBY bersaksi atas tragedi Kudatuli.