Jenderal Vs Mayor Makin Panas, Istana Bersuara, Mahfud MD Langsung Bilang: KLB Moeldoko...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara terkait hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, yang menetapkan mantan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum baru, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir mayor

“Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum,” katanya, kepada wartawan, Senin (8/3/2021). Baca Juga: Demokrat Terkaget-kaget Saat Tau Gatot Nurmantyo Pernah Diajak Nyongkel AHY

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali belum mengambil keputusan terkait hal ini.

“Apa berdasar hukum itu? yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum ada KLB atau tidak,” imbuhnya. Baca Juga: Hari Ini AHY dan Meoldoko Bakal Perang di Kemenkumham, Mahfud MD Janji Tak Akan Main-main

Sambungnya, secara jelas KLB Sibolangit ada dan telah terselenggara. Namun, secara hukum belum bisa diakui karena belum dilaporkan.

“Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya.”

“Sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada dua KLB,” tandasnya.

Diketahui, dari hasil KLB membuat delapan keputusan penting, salah satunya yakni memberhentikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dari posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Bahkan, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pihaknya akan mendaftarkan hasil KLB ke KemenkumHAM hari ini, Senin (8/3).

“Iya, pasti akan didaftarkan. Besok,” ujar Hencky kepada wartawan, Minggu (7/3).

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama pengurus DPP, 34 DPD dan sejumlah DPC mendatangi Kemenkumham RI, Senin (8/3).

Ia menyatakan bahwa kedatangannya ingin menyerahkan surat keberatan kepada Menkumham Yasonna Laoly, terkait KLB Sibolangit yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan dirinya.

“Saya hadir hari ini dengan niat baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham jajaran untuk menyampaikan keberatan,” tuturnya.

“Agar Kemenkumham menolak gerakan pengembailalihan kekuasaan atau klaim sebagai KLB,” sambungnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meminta Kemenkumham menyelesaikan konflik Demokrat secara adil. Jangan sampai ada kesan pemerintah ikut campur dalam urusan internal partai.

“Jika pemerintah melakukan intervensi, demokrasi kita makin sakit,” kata Pangi, tadi malam. Namun merujuk beberapa kasus dualisme partai sebelumnya, Pangi memprediksi, Kemenkumham bakal mengesahkan KLB di Deli Serdang.

Sementara itu, pegamat hukum Abdul Fickar Hadjar memprediksi konflik yang terjadi di Demokrat bakal lama. Perseteruan tidak hanya selesai setelah Kemenkumham menentukan siapa pengurus yang sah. Kata dia, konflik akan berlanjut ke ranah hukum, yakni pengadilan.