Indonesia Terima Kedatangan Pertama Vaksin AstraZeneca dari COVAX Sebanyak 1,1 Juta Dosis

Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 sejak Januari silam. Demi kelancaran program vaksinasi, pemerintah gencar mengamankan stok vaksin, salah satunya melalui diplomasi multilateral.

Kedatangan tahap pertama sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVID-19 Vaccines Global Access Facility (COVAX) pada Senin, (8/3/2021) merupakan buah diplomasi multilateral yang dilakukan pemerintah. Dengan tambahan 1,1 juta vaksin AstraZeneca ini, total stok vaksin yang telah berada di Indonesia hingga saat ini mencapai hampir 40 juta dosis.

Baca Juga: Indonesia Datangkan 1,1 Juta Dosis Vaksin Astra Zeneca

Kedatangan perdana vaksin dari COVAX tersebut disaksikan Menteri Luar Negeri, Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, WHO Representative, dan Country Representative UNICEF Indonesia di Bandara Soekarno Hatta. Vaksin dalam bentuk jadi dan berbobot total 4,1 ton tersebut tiba dengan pesawat KLM 0815 pada pukul 17:26 WIB, untuk kemudian langsung dibawa menggunakan 5 truk ke fasilitas penyimpanan Bio Farma di Bandung.

Indonesia memperoleh komitmen vaksin COVID-19 dari COVAX untuk 20 persen penduduk, dengan anggaran sepenuhnya ditanggung COVAX. Kedatangan 1,113,600 dosis vaksin AstraZeneca hari ini adalah pengiriman pertama dari batch pertama sebesar 11.704.800 dosis vaksin yang dialokasikan COVAX untuk Indonesia hingga Mei 2021. Alokasi dan pengiriman untuk paruh kedua tahun ini akan diumumkan COVAX dalam beberapa pekan mendatang.

Keberhasilan mengamankan pasokan vaksin dari COVAX tak lepas dari upaya diplomasi multilateral sejak Oktober 2020 yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, dan melibatkan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, diplomasi vaksin akan terus diperkuat dan diperkokoh.

“Untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Setelah batch pertama, nantinya akan ada batch-batch selanjutnya,” jelas Menteri Retno yang merupakan co-chair dari COVAX AMC Engagement Group.

WHO Representative Dr N Paranietharan menyatakan, COVAX memiliki target untuk mengirimkan 2 miliar dosis vaksin sebelum akhir tahun ke seluruh dunia.

“Indonesia merupakan satu dari sedikit negara-negara berkembang yang sudah memulai vaksinasi. Kami harap kedatangan vaksin dari COVAX ini semakin menguatkan pelaksanaan program vaksinasi  nasional. Penting untuk memberikan vaksin kepada mereka yang paling membutuhkan dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Dr Paranietharan lebih lanjut menyampaikan kepemimpinan Indonesia dalam vaksin multilateral dengan duduknya Menlu RI sebagai salah satu co-chair AMC Engagement Group.

Sementara itu, Country Representative UNICEF Indonesia, Debora Comini mengapresiasi Indonesia yang aktif dalam inisiatif COVAX dan menjadi salah satu yang pertama kali bergabung. “Indonesia juga terdepan dalam memastikan untuk membuat kesepakatan suplai vaksin. Kita semua ingin vaksinasi menjangkau sebanyak-banyaknya orang dalam waktu yang secepatnya untuk mengatasi pandemi dan anak-anak bisa kembali ke kehidupan normal, membuka sekolah kembali, dan memastikan layanan kesehatan kembali bisa melayani dengan normal,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro, menjelaskan bahwa COVAX adalah sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara mendapatkan vaksin COVID-19. COVAX dipimpin Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Fasilitas COVAX bertujuan mengamankan vaksin di setiap negara yang berpartisipasi untuk embantu mengurangi tingkat kematian, melindungi sistem kesehatan, dan melanjutkan layanan penting. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang telah mendaftar

di Komitmen Pasar Lanjutan Fasilitas COVAX tidak membayar untuk vaksin yang diberikan. Sebagai informasi, vaksin AstraZeneca telah mendapatkan Emergency Use Listing dari WHO pada 16 Februari dan Izin Penggunaan untuk Darurat (Emergency Use Authorization) dari Badan POM pada 22 Februari.