Jhoni Allen Cs Ingin Moeldoko Lawan Tirani dan Dinasti SBY Dalam Urus Partai

Kisruh Partai Demokrat berlanjut dengan manuver kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekretaris Jenderal DPP Demokrat versi KLB Sibolangit, Jhoni Allen menjelaskan kemunculan nama Moeldoko.

Menurut dia, Kepala Staf Kepresidenan itu diminta kader Demokrat untuk jadi ketua umum. Harapannya, eks Panglima TNI itu mampu menghilangkan tirani dan politik dinasti yang dibangun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Serangan Baru Partai Demokrat Kubu Moeldoko, AHY Bakal Di.....

"Untuk menghancurkan tirani dan politik dinasti SBY yang melanggar aturan etika dan hukum. Maka KLB Deli Serdang meminta dan meminang Jenderal (Purn) DR Haji Moeldoko memimpin perjuangan sebagai Ketua Umum Demokrat yang demokratis, terbuka, modern, akuntabel dan bermartabat," ujar Jhoni saat menyampaikan keterangan pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Maret 2021.

Jhoni mengatakan Moeldoko diminta kader Demokrat untuk memimpin partai berlambang mercy itu agar bisa menyatukan seluruh elemen partai. Hal ini mulai dari pendiri, senior dan kader di seluruh tanah air.

"Menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak, adalah landasan Ketua Umum Moeldoko ketika menyetujui permintaan kader pada Jumat 5 Maret 2021. Dengan catatan dari Ketua Umum Moeldoko yaitu KLB adalah sah dan konstitusional," jelas Jhoni.

Dia menekankan, KLB sebagai ajang terbaik untuk membebaskan DPD, DPC, anggota fraksi dan kader dari beban selama dinasti Cikeas memimpin partai. Ia menyinggung beban salah satunya karena wajib iuran bagi kader terutama pengurus daerah.

"Semestinya, DPP harus memberi bantuan berbagai keperluan kepada DPD dan DPC dalam berkonsolidasi bukan memberatkan. Seperti kewajiban iuran, memangkas wewenang mereka sebagai pemimpin ditingkat DPD dan DPC," lanjut Jhoni.

Jhoni menyebut selama ini SBY dinilai membangun tirani politik sebagai penguasa tunggal partai. Upaya ini demi mempertahankan dinastinya melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, AD/ART itu yang justru mematikan demokrasi dan hak-hak anggota.