Dengar Baik-baik, Paranormal Sumut sampai-sampai Desak Jokowi Copot Moeldoko karena...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perwakilan organisasi paranormal Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menyuarakan dan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan atau mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Untuk itu dengan kejadian ini, kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi untuk memberhentikan (copot) Jenderal (purn) Moeldoko dari kepala staf kepresidenan," ungkap seorang paranormal, ?Iwan Sinulingga dalam jumpa pers digelar oleh Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi di Kota Medan.

Baca Juga: Memanas, Pengamat Nilai KLB Picu Hubungan SBY dan Jokowi Mengeruh

Iwan menilai apa yang Moeldoko lakukan merampas partai Demokrat dari kepengurusan sah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang berlangsung di ?Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bukan, sosok pemimpin layak dibanggakan.

Iwan mengungkapkan Moeldoko untuk menjadi pimpinan partai, harus dilalui dengan perjuangan. Bukan malah sebaliknya, melakukan kudeta dengan menggelar KLB Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021, lalu.

"Karena kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang," tutur Iwan.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar menyatakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui KLB, bukan cerminan berpolitik yang baik bagi Tanah Air ini dan akan membuat citra pemerintah buruk di mata rakyatnya.

"Pak Presiden Jokowi kita minta untuk memberi sanksi kepada beliau (Moeldoko). Dulu ada kejadian serupa, di Orde Baru misalnya, bukan orang pemerintahan yang datang merebut partai. Sekarang, orang yang paling dekat dengan pak Jokowi," jelas Shohibul.

Shohibul menjelaskan meski tidak ada campur tangan Pemerintah. Masyarakat akan menilai sikap dari Presiden Jokowi menyikapi kisruh partai Demokrat. Apa mendiamkan atau menindak tegas Moeldoko.

"Saya khawatir dan mungkin kita sama, pak Jokowi itu tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. Dan untuk menguatkan itu, berilah sanksi ke pak Moeldoko itu," sebut Shohibul.