Tunjukkan Etika Buruk, Pengamat Takut Sikap Moeldoko Berbuah Karma

Dosen Universitas Paramadina, Khoirul Imam, menilai, etika dan moralitas politik yang ditampilkan KSP Moeldoko sebagai pejabat istana dikhawatirkan berbuah karma. Moeldoko seharusnya pandai berhitung dalam mengambil langkah politiknya.

"Kehadiran dan keputusannya untuk menerima menjadi Ketum KLB adalah blunder dan bunuh diri secara politik (political suicide) yang justru akan menghadirkan karma. Moeldoko salah hitung. Dia bisa su'ul khotimah secara politik," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).

Baca Juga: Nekat Kudeta, Demokrat Kubu AHY Berani Sebut Moeldoko 'Hulubalang Istana Hendak Jadi Raja'

Umam juga menilai, lambatnya pemerintah dalam bersikap memunculkan persepi publik bahwa pemerintah tampak menikmati kisruh di internal Partai Demokrat. Menurut dia, sudah sekira 1,5 bulan pasca pernyataan pers yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pemerintah tak kunjung bersikap.

Selain itu, hampir dua pekan pasca Kongres Luar Biasa (KLB), pemerintah juga memilih diam. Dengan begitu, sikap diam pemerintah itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demorkat.

"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap untuk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, presiden harus segera bersikap tegas," ujarnya.

Di sisi lain, Analis Politik itu mengatakan, hasil atau berkas KLB Deli Serdang yang tak kunjung dilaporkan ke Kemenkumham menjadi bukti bahwa kubu Moeldoko tak yakin dengan legalitas kepengurusan mereka. Indikatornya, pemilik suara DPC dan DPD hanya 34 saja, atau hanya 7 persen dari 514 pemilik suara yang ada.

"Tampaknya, Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie Cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB 'abal-abal' yang dibuatnya. Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemokrasi dan aturan partai politik yang ada," ujar Umam.