Tolong Diperhatikan! Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY Jangan Serang Jokowi

Brutalitas demokrasi yang disampaikan kuasa hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, kembali mendapat kecaman dari Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Centre Diddy Budiono. Menurutnya, ada upaya untuk mengaitkan terus persoalan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi.

"Pernyataan Bambang itu menurut saya kurang tepat, brutalisme dan sebagainya. Itu memang upaya mereka untuk mengaitkan terus Pak Moeldoko, sikap politik pribadi Pak Moeldoko ke Presiden. Karena kami meyakini Pak Presiden cukup bijak untuk menghargai pilihan Pak Moeldoko," kata Diddy Budiono, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021).

Baca Juga: Disebut Drama Politik, Demokrat Kubu AHY Bawa-Bawa Bung Karno

Diddy mengatakan, dalam politik dinamika kepengurusan termasuk pergantian Ketua, pelaksanaan KLB merupakan hal yang biasa. Karena itu, ia meminta agar Partai Demokrat jangan menyerang Jokowi dengan persoalan internal partai.

"Apalagi, publik pun paham Bambang Widjojanto angkat tuduhan ini untuk menekan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar menolak KLB (Kongres Luar Biasa)," kata Diddy.

Ia meminta agar Kemenkumham memutuskan sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku, bukan hanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang harus tunduk dan mengikuti UU Partai Politik (Parpol).

"Politik itu biasa, dari dulu PDIP, PKB, selalu ada dinamika kepengurusan termasuk ketua, ada ketidakpuasan dan tejadi KLB sangat biasa. Kalau menyikapi Pak Bambang, beliau tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu, dengan kata-kata yang dipilih. Biarkan saja mekanisme berjalan, hukum ada, bawa ke pengadilan, itu akan panjang karena akan saling beragumen dua kubu," tuturnya.

Terkait dengan adanya tuntutan agar Moeldoko mundur sebagai Kepala KSP dari beberapa relawan, kata Diddy, relawan tidak punya porsi dan hak untuk meminta Presiden Jokowi memundurkan Moeldoko. "Kami yakin Pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto meminta agar pemerintah tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam KLB Deliserdang.

"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata Bambang.