Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kuasa Hukum Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Abdul Fickar Hadjar, memberikan tanggapannya terkait langkah Kemenkumham yang akan meneliti dokumen yang diserahkan oleh kubu Moeldoko. Fickar menilai seharusnya Kemenkumham tidak menanggapi apapun dari kubu Moeldoko.
"Kalau memproses itu main menurut saya. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Parpol. Buat apa undang-undang dibikin kalau disimpangkan aturannya," katanya Kamis (18/3/2021).
Baca Juga: Soal Pemecatan, Ini Alasan Kenapa DPP Demokrat Gak Butuh Klarifikasi Jhoni Allen Marbun
Dia menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang tidak hanya bertentangan dengan AD/ART partai saja, tetapi juga melanggar UU Partai Politik.
"Kalau Menkumham memproses itu, sama dengan dia menabrak UU Parpol. Menkumham sebagai pejabat eksekutif tidak boleh melanggar undang-undang," ujarnya.
Fickar mengatakan sebagaimana diatur di dalam UU Partai jika ada konflik di internal partai, harus diselesaikan terlebih dahulu di mahkamah partai. Namun, jika tidak selesai, bisa diselesaikan kepada Pengadilan Negeri.
"Menkumham baru bereaksi kalau sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pegangannya itu mestinya. Di UU partai politik itu ada aturan seperti itu. Jadi harusnya ini diselesaikan di mahkamah partai terlebih dahulu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
