Pasukan AHY Makin Panas Dingin, Lihat Nih! Kubu Moeldoko Makin Pede, Sekarang Beberkan..

Struktur Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, yang memutuskan Moeldoko menjadi Ketua Umum, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mulai terlihat jelang keputusan Kemenkumham.

Namun sayangnya, kubu Moeldoko hanya membagikan lima jabatan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang, berikut rinciannya: Baca Juga: Tampar SBY-AHY, Demokrat Kubu Moeldoko: Yakin Menang? Kok Panik?

Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai

Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina

Jhoni Allen Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Partai

Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan

Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Partai. 

Terkait itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat kubu AHY, Irwan menilai hal itu adalah bentuk kepanikan kubu Moeldoko.

"Saya melihat bocoran kepengurusan dari KLB ilegal di Deli Serdang ini bentuk kepanikan dan usaha sia-sia untuk meyakinkan publik yang makin ke sini makin resisten dan menolak keras GPK PD ini," katanya, dilansir Detikcom, Rabu (24/3/2021). Baca Juga: Jika Pilpres 2024 Diikuti 2 Calon, Nama Prabowo-Puan dan Anies-AHY Diprediksi Muncul

Menurut dia, kubu Moeldoko tidak mempunyai pemikiran segar dan terlihat kehilangan orientasi.

Bahkan, ia juga menyebut jika KLB yang digelar merusak demokrasi. "Kelompok ini sudah tidak punya pemikiran segar dan kehilangan orientasi. Yang ditunggu publik dan Kemenkumham itu persyaratan yang belum lengkap berupa 2/3 dukungan DPC dan 50% dukungan DPD Partai Demokrat yang sah serta tentunya izin Majelis Tinggi Partai. Bocoran kepengurusan KLB ini tidak berarti apa-apa," ucapnya.

"Mereka ini melakukan kecurangan dan pengkhianatan berupa KLB ilegal untuk mengambil alih kepemimpinan PD yang sah, lalu KLB ini dijadikan seolah-olah mereka merawat kesan demokratis padahal justru pertunjukan liar mereka ini merusak demokrasi secara absolut," lanjut Irwan.

Sebelumnya, salah satu penggagas KLB, Max Sopacua, memberikan bocoran struktur kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengaku yakin kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara 90% bakal disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kalau legal (kepengurusan PD) itu ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam," ujarnya saat dihubungi, Senin (22/3/2021). 

Sebaliknya, kata Jerry, jika KLB dianggap ilegal maka tentu sudah dibubarkan polisi dan juga sudah dihentikan, tapi faktanya KLB itu tetap dibiarkan. "Awalnya saya sudah sampaikan kubu Moeldoko bakal menang lantaran penggugat dari kubu KLB Sumut tak lain kepala KSP," ungkapnya.