Melihat Nama-Nama yang Bisa Di-Reshuffle, 'Ketum Demokrat KLB Moeldoko Layak Didepak'

Dia tidak menemukan suatu peristiwa yang memungkinkan menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu digeser. "Yang memungkinkan untuk di-reshuffle itu kinerja. Tapi, kalau kinerja, gimana mengukurnya, baru beberapa bulan," katanya.

Ray juga melihat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko jadi salah satu menteri yang layak diganti. "Kalau dengan etik saya kira Pak Moeldoko layak untuk dipertimbangkan apakah beliau masih tetap mau bergabung sebagai kepala KSP, atau sebaliknya mulai memikirkan aktivitasnya politiknya lebih luas dari sekedar ketua KSP di kabinetnya Pak Jokowi," kata Ray.

Baca Juga: Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle Bisa Pekan Ini, Jokowi Ganti Nadiem Makarim?

Selain Moeldoko, Ray melihat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga dinilai layak di-reshuffle. Secara pertimbangan politik, tokoh-tokoh yang berpotensi bertarung di 2024 lebih baik mengundurkan diri. "Di luar alasannnya secara politik, saya kira juga pertama ya ribut soal omnibus law, ribut soal impor beras, tidak bisa dilepaskan dari nama beliau," ujarnya.

Jika harus mengganti menteri baru, Mendag Muhammad Lutfi juga dianggap berpeluang untuk di-reshuffle. Kebijakan impor beras dinilai berimbas pada harga padi dan beras.

"Meskipun kebijakan itu dibatalkan, implikasi psikologiknya sudah sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, saya kira pertimbangan Muhammad Lutfi untuk di-reshuffle sangat rasional," tuturnya.

Wacana perombakan kabinet mengemuka setelah Presiden membentuk Kementerian Investasi juga menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, disebut berpeluang besar untuk menjabat Menteri Investasi.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menilai, berpeluangnya Bahlil untuk dilantik sebagai Menteri Investasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Bahlil dalam memimpin BKPM dan mendatangkan investasi hingga ratusan triliun rupiah.

"Kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali. Meskipun kita tidak boleh mendahului Allah," kata Ngabalin.

Terkait pembentukan Kementerian Investasi, Ngabalin punya pandangannya sendiri. Menurutnya, pemerintah memang dalam atmosfer yang kental dengan percepatan investasi. Salah satu jurus untuk menarik investasi pun sudah dilakukan, yakni pengesahan UU Cipta Kerja.

"Kenapa harus ada Kementerian Investasi? Kalau saja nanti pemerintah memperlambat izin yang dikeluarkan, maka punya konsekuensi langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Maka perlu dipercepat dengan UU dan turunannya," kata Ngabalin.

Ngabalin memang belum mengetahui kapan rencana perombakan kabinet akan dilakukan. "Ketika ditanya kapan dan insya Allah pekan-pekan ini. Saya yakini pekan ini," ujar dia.

Ngabalin mengatakan, perombakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, ia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari Presiden terkait hal ini. "Kita tunggu saja sambil kita menunggu karena apapun alasannya ini kan hak prerogatif Presiden," tambahnya.

Ia menyampaikan, Presiden Jokowi juga telah menyetujui rencana penggabungan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru. Karena itu, perombakan kabinet pun tak akan lama lagi dilakukan.

"Presiden Jokowi itu tidak pernah lambat dalam mengambil keputusan dan Alhamdulillah selalu tepat dan cepat setelah beliau mengirim surat 30 Maret ke DPR tentang rencana penggabungan itu kemudian diterima DPR dan disidang kemudian DPR menyetujui," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV 2020-2021 pada Jumat (9/4), DPR secara resmi menyetujui penggabungan tugas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi. Pembentukan itu disebut merupakan usulan Presiden Joko Widodo.