Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Yusril Mensesneg Geser Pratikno, Ahok Jadi Menteri Investasi, PSI Diem-Diem Bae...

Yusril Mensesneg Geser Pratikno, Ahok Jadi Menteri Investasi, PSI Diem-Diem Bae... Kredit Foto: Instagram/Basuki Tjahaja Purnama
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampak enggan memberikan komentar terkait wacana reshuffle jilid II Kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang akan dilakukan pekan ini.

Plt Sekertaris Jendral (Sekjen) PSI Dea Tunggaaesti mengatakan rencana reshuffle yang akan dilakukan dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi soal reshuffle sebenarnya hak prerogatif bapak Presiden (Jokowi)," singkatnya kepada wartawan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga: PKB Sebut Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Kena Reshuffle: Inisialnya M...

Namun demikian, pihaknya meyakini jika perombakan Kabinet Indonesia Maju jilid II dilakukan karena Presiden Jokowi mengetahui kebutuhan masyarakat pada saat ini.

"Presiden tahu apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga semakin efektif nantinya terjadi," ucapnya.

Sebelumnya, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin berhembus kencang, bahkan pihak Istana pun ikut membenarkan hal tersebut. Beberapa nama mencuat ke publik dan digadang-gadang akan menjadi menteri-menteri baru di Pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Yusril Izha Mahendra.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Inisiator KAMI Titip Pesan ke Jokowi Soal Nadiem Makarim

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.

"Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya," kata Fadhli saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: