Sempat Dianggap Tiru Suharto, Kudeta Junta Myanmar Malah Menyimpang dari Jalan Indonesia!

Pada bulan Maret, enam minggu setelah militer di Myanmar melakukan kudeta yang mengejutkan, komandan militer Indonesia menawarkan untuk berbagi dengannya “pengalaman Jakarta dalam membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks demokrasi.”

Tawaran bermaksud baik Panglima Udara Marsekal Hadi Tjahjanto diabaikan. Militer Myanmar, yang beberapa dekade lalu mengirim perwira untuk belajar dari Indonesia, tidak menginginkan pelajaran untuk menghadapi transisi dari negara otoriter ke negara demokratis. Militer Indonesia, setelah kejatuhan Suharto yang dramatis pada tahun 1998, melakukan apa yang perlu dilakukan Tatmadaw Myanmar (tetapi tidak akan), yakni melepaskan peran terbuka dalam politik.

Baca Juga: Myanmar Bukan Suriah: Aktivis Veteran Akui Perang Saudara Myanmar Telah Dimulai

Setelah kudeta 1 Februari yang menghancurkan demokrasi Myanmar yang masih muda, junta telah berpaling dari Indonesia dan malah melihat Thailand sebagai model potensial. Sepuluh hari setelah kudeta, sang pimpinan yaitu Jenderal Min Aung Hlaing meminta bantuan negara itu untuk "mendukung demokrasi". Dari jenderal yang menjadi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, yang pada tahun 2014 melakukan kudeta yang menggulingkan perdana menteri Thailand yang terpilih secara demokratis, itulah Myanmar belajar.

Setelah kudeta Thailand, Prayut memperkuat dirinya dalam kekuasaan melalui sistem politik yang diperlengkapi ulang. Mekanisme politik inilah yang memungkinkannya menangkis seruan untuk mundur dan yang membuat Thailand menjadi apa yang oleh sarjana Paul Chambers disebut sebagai "demokrasi semu", dalam artikel tulisan kolumnis Richard Borsuk, yang dimuat pada The Diplomat, Selasa (20/4/2021).

Yang menarik, Thailand tidak mengkritik kudeta tersebut. Ia malah menyebutnya sebagai urusan internal Myanmar, tetapi Indonesia telah dengan tegas mengkritiknya dan pembunuhan brutal oleh Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Dan orang Indonesia, tidak seperti orang Thailand, tidak mengikuti upacara Hari Angkatan Bersenjata Myanmar di Naypyidaw pada 27 Maret --hari saat lebih dari 100 warga sipil tak bersenjata ditembak mati.

Di Indonesia, militer harus menerima dan menanggapi hilangnya popularitas ketika Suharto, purnawirawan jenderal yang menjadi pilar pendukungnya selama 32 tahun, kehilangan kekuasaan. Di Myanmar, ketika Tatmadaw mengatakan bahwa pembubaran partai proksi pada pemilihan November tahun lalu adalah karena penipuan, bukan penolakan publik, tidak ada katalisator untuk mendorong perubahan dari pemikiran yang mengakar.

"Tatmadaw masih memegang persepsi bahwa hanya itu yang bisa menyatukan negara," kata pensiunan Letnan Jenderal Agus Widjojo, tokoh kunci di balik reformasi besar-besaran di militer Indonesia setelah jatuhnya Suharto. Tentara Myanmar, menurutnya, pada dasarnya adalah "di mana Indonesia berada pada tahun 1980-an".

Dengan kelonggaran waktu itu, tidak ada kemungkinan Myanmar bisa belajar dari jatuhnya Suharto, yang kehilangan popularitas dengan cepat di tengah penderitaan yang berakar pada krisis keuangan Asia 1997-98 dan kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menewaskan ratusan orang.

Reformasi tentara Indonesia pasca-Suharto “memberi Myanmar banyak model yang berguna, tetapi mereka hanya tertarik pada model pra-1998,” kata Leonard Sebastian, koordinator program Indonesia di Sekolah Studi Internasional (RSIS) S.Rajaratnam di Singapura.

Sekilas tentang beberapa aspek sejarah tentara Indonesia dan Myanmar, dan jalan yang diambil negara-negara dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan mengapa pada suatu waktu Tatmadaw tertarik untuk belajar dari Jakarta, tetapi setelah Indonesia secara tegas menjauh dari otoritarianisme, jatuhkan itu sebagai seorang mentor.

Secara historis, ada beberapa kesamaan yang signifikan antara tentara Myanmar dan Indonesia. Keduanya berperang dalam perang kemerdekaan, menggulingkan tuan kolonial dan dalam proses mendapatkan kredensial penciptaan bangsa. Keberhasilan ini meletakkan dasar bagi kedua militer untuk memainkan peran besar dalam politik negara masing-masing.

Keduanya juga memiliki kepentingan bisnis yang signifikan, seolah-olah untuk membantu menutupi kekurangan dari anggaran negara yang ketat. (Tatmadaw, yang kegiatan bisnisnya lebih besar, khususnya mendapat keuntungan dari lelang giok yang menguntungkan.) Keduanya menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang besar. Setiap negara telah dipimpin, untuk sebagian besar waktu sejak kemerdekaan dideklarasikan --1945 di Indonesia, 1948 di Myanmar-- oleh militer.

Dengan cara lain, jalannya kedua negara sangat berbeda, mengingat jalur ekonomi yang berbeda yang ditempuh oleh dua jenderal yang kuat --Soeharto di Indonesia dan Ne Win di Burma (sebutannya sampai tahun 1989)-- dikejar.

Suharto membawa --dan bertahan selama beberapa dekade-- sekelompok teknokrat andal yang disebut "Mafia Berkeley", karena sebagian besar memiliki gelar PhD dari University of California. Mereka membuka negara untuk investasi domestik asing dan swasta yang dibutuhkan dan membuat Suharto menderegulasi bagian-bagian penting dari ekonomi yang terjerat. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen.

Ne Win mengisolasi negaranya dari dunia dan mendeklarasikan "Jalan Burma menuju sosialisme." Itu tidak lain adalah bencana yang menyebabkan negara kaya sumber daya itu jatuh ke dalam kemiskinan yang tidak bisa dimaafkan.

Pada 2010, setelah Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah panjangnya, militer mengizinkan beberapa pembukaan ekonomi untuk menarik investasi asing. Pembukaan mulai meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, pada 2020, COVID-19 mengguncang ekonomi, dan kudeta Februari telah menghasilkan bencana ekonomi. Fitch Solutions pada 8 April memperkirakan ekonomi Myanmar akan berkontraksi 20 persen tahun ini --dan mengatakan itu bisa menjadi lebih buruk.

Suharto, yang dengan kejam menekan lawan-lawannya yang kuat, membangun sistem pemerintahan yang mencakup pemilihan parlemen setiap lima tahun. Sistem tersebut menghasilkan stabilitas yang disukai investor, dan membuatnya dan militer Indonesia tetap berada di puncak.

Pada awal 1990-an, Myanmar mengirim perwira dan pejabat ke Indonesia untuk mempelajari sistem Suharto. Ini terjadi setelah protes anti-pemerintah besar-besaran tahun 1988, ketika ribuan anak muda terbunuh dan kemenangan pemilihan umum tahun 1990 untuk Aung San Suu Kyi yang ditolak oleh rezim tersebut.

Salah satu ciri utama Suharto di Indonesia adalah bahwa angkatan bersenjata telah memberikan dirinya dwifungsi. Artinya, militer menjadi kekuatan "sosial-politik" dan bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan.

Doktrin tersebut berarti aktif dalam politik dan banyak upaya lainnya. Untuk menunjukkan bahwa tentara seharusnya netral, mereka tidak diizinkan memberikan suara dalam pemilihan parlemen. Sebaliknya, angkatan bersenjata diberi 100, atau 20 persen, dari 500 kursi badan tersebut.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk menerapkannya, tetapi akhirnya Myanmar mengikuti Indonesia dalam memberikan blok kursi parlemen kepada militer. Konstitusi 2008, yang memberi Tatmadaw blok yang setara dengan militer Indonesia di bawah dwifungsi: 25 persen, cukup untuk memblokir usulan amandemen piagam. Ironisnya, pengaturan ini muncul sekitar lima tahun setelah Indonesia, sebagai bagian dari reformasi politik besar pasca-Suharto, membatalkan kebijakan tersebut.

Juga dibatalkan pada era pasca-Suharto adalah dwifungsi, pada tahun 1999. Hal ini disambut baik oleh banyak orang karena mendorong perkembangan militer profesional yang tidak terlibat langsung dalam politik. Ironisnya, selama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki latar belakang militer, pengaruh militer tampaknya semakin meningkat dan pensiunan jenderal mendapat posisi kunci di kabinet dan posisi lain. Tidak mengherankan, mengingat jangkauannya secara nasional, militer telah membantu logistik untuk vaksinasi COVID-19.

Ciri sentral lain dari politik di masa Suharto adalah bahwa pemilihan parlemen selalu dimenangkan dengan mudah (dengan sekitar 70 persen suara) oleh Partai Golongan Karya (Golkar), kendaraan waktu pemilihan yang pada dasarnya memastikan bahwa semua pegawai negeri --dan Indonesia memiliki jutaan orang-- untuk memilih. Kondisi itu, seperti halnya anggota dari berbagai organisasi yang memiliki hubungan dengan pemerintah.

Setelah merebut kekuasaan dari presiden pertama, Sukarno pada 1966, Suharto membangun kembali sistem politik untuk melarang Partai Komunis dan partai lain. Sebagai gantinya, ia hanya mengizinkan dua partai selain Golkar untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Ketiga kontestan harus berjanji untuk mengikuti ideologi nasional yang sama, yang dikenal sebagai pancasila atau lima prinsip. Pemilu --yang selalu disebut Soeharto sebagai "festival demokrasi"-- bukanlah hal seperti itu.

Di Myanmar, Tatmadaw memiliki kendaraan yang mereka inginkan untuk menjadi mesin waktu pemilihannya seperti Golkar, yang disebut Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Tapi kendaraan itu, yang melibatkan pensiunan tentara, tergagap-gagap, selain memenangkan pemilu 2010 hanya karena Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi memboikotnya. Ketika USDP menghadapi NLD pada pemilu 2015 dan 2020, NLD hancur, berkat popularitas Aung San Suu Kyi yang terus berlanjut.

Tatmadaw “mengira USDP bisa seperti Golkar, tetapi tidak pernah belajar untuk membangunnya,” kata Evan Laksmana, peneliti senior di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Jakarta.

Dalam pandangannya, Myanmar membuat “tiruan buruk” dari model pemilu Indonesia, dan menggunakan sistem first-past-the-post untuk menentukan pemenang, bukan representasi proporsional, seperti yang digunakan Indonesia. Yang pertama “mengerikan, terutama bagi para penguasa,” kata Laksmana.

Bagi Indonesia, penghapusan jatah kursi parlemen untuk militer hanyalah salah satu bagian dari perubahan politik dramatis yang dibawa selama era "Reformasi" setelah jatuhnya Suharto. Syarat untuk reformasi yang sebenarnya ada di sana, karena tentara berada di belakang kaki dan Presiden B.J. Habibie, seorang warga sipil yang ingin memisahkan diri dari pelindungnya, Suharto, bergerak dengan berani.

Tahanan politik dibebaskan, referendum Timor Timur (bencana bagi Jakarta) ditetapkan dan, kemudian, konstitusi diubah sehingga orang Indonesia dapat memilih langsung presiden mereka (yang dapat menjabat tidak lebih dari dua masa jabatan lima tahun). Pemilihan langsung pertama dilakukan pada 2004, hanya enam tahun setelah Suharto lengser, dan pemenangnya adalah pensiunan jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono atau populer sebagai SBY.

Selama masa kepresidenan SBY, orang Indonesia masih bertemu dengan pejabat Myanmar untuk membicarakan cara baru Jakarta dan mendorong demokratisasi. “Kami mencoba untuk berbagi pelajaran kami … (tetapi) Tatmadaw menginginkan gambaran transisi sementara juga ingin tetap mengontrol,” kata Laksmana. Tidak ada sayap pro-reformasi di Tatmadaw.

Widjojo, pensiunan jenderal bintang tiga Indonesia, menegaskan bahwa Myanmar kekurangan dua hal yang membantu Indonesia dalam proses reformasi pasca-Soeharto dan di masa-masa lainnya.

Yang pertama adalah pancasila, lima poin ideologi nasional yang ditetapkan oleh Sukarno pada tahun 1945. Satu poin adalah demokrasi dan yang lainnya adalah kepercayaan pada satu tuhan (warga negara seharusnya beragama, tetapi tidak ada agama resmi). Dalam pandangan Widjojo, Myanmar “tidak memiliki filosofi yang mempersatukan negara”.

Yang kedua adalah kontak yang stabil dengan dunia. Sukarno pada tahun 1965 menangguhkan partisipasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), marah karena Malaysia terpilih menjadi Dewan Keamanan PBB, tetapi Suharto pada tahun 1966 menghentikannya dan Indonesia selama masa jabatannya memiliki cukup banyak siswa dan perwira militer --termasuk Widjojo-- pergi ke AS dan di tempat lain untuk belajar.

Dan hampir semua orang Indonesia pulang setelah menyelesaikan program, membawa kembali pengetahuan mereka yang lebih luas dan pandangan dunia yang lebih luas, daripada tinggal di luar negeri.

"Seseorang tidak dapat maju jika mereka tidak memiliki perbandingan ... mereka pikir apa yang mereka miliki sudah yang terbaik," kata Widjojo, mencatat bahwa Myanmar "adalah masyarakat tertutup terus menerus selama beberapa tahun."

Kadang-kadang, bergantung pada keadaan hubungan, Myanmar mengirim perwira militer ke AS. Namun menurut seorang analis militer, mereka umumnya menghindari interaksi dengan perwira Amerika, setelah peringatan bahwa "mata-mata" ingin mempelajari rahasia Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa di Myanmar, satu-satunya saluran media yang diizinkan di barak adalah propaganda negara; ada larangan di BBC atau penyiar asing lainnya.

Sejak kudeta pada 1 Februari, Tatmadaw telah ditolak oleh sebagian besar publik Myanmar, terutama kaum muda yang paham teknologi yang tidak mempercayainya, atau janji pemilihan umum dan demokrasi yang adil.

“Tidak mudah dalam transisi demokrasi untuk sampai pada bentuk yang benar untuk membangun kepercayaan antara sipil dan militer,” kata Widjojo. “Dan di Myanmar, tidak ada kepercayaan sama sekali.”