Disebut Langgar Kesepakatan, Bukalapak Digugat Rp1 Triliun

Tentu ini merugikan kami, merugikan klien kami secara nyata. Kita mengharapkan itikad baik oleh para pihak tergugat, bisa hadir dalam sidang mediasi," sambung kuasa hukum Harmas lainnya, Dinny Nur Hadiyani.

Sementara itu, Perdana Arning Saputro, Vice President of Legal, Public Policy & Regulatory Affairs Bukalapak membantah memiliki kewajiban terhadap Harmas. Menurutnya, justru pihak Harmas yang memiliki kewajiban terhadap Bukalapak. 

"Bukalapak tidak menggunakan jasa PT Harmas Jalesveva. Namun, PT Harmas Jalesveva yang masih memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi terhadap Bukalapak,” ujar Perdana.