Ribut-Ribut Soal Pendanaan Pipa Gas Cirebon-Semarang, Ferdinand Hutahaean Beraksi..

Menurutnya, pilihan terbaik saat ini adalah, proyek pipa gas Cirebon Semarang tersebut dibiayai oleh APBN sehingga hal tersebut menegaskan posisi negara menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Saya heran bila BPH Migas tidak berpihak kepada negara, jangan-jangan ada rente yang manis disana sehingga lebih memilih swastanisasi kapitalisme dibanding menegakkan konstitusi," katanya.

"Saya berharap agar Presiden Jokowi menegur BPH Migas dan memerintahkan agar proyek pemipaan ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan APBN demi masa depan industri yamg kompetitif," tukasnya.

Diketahui sebelumnya, mantan Wakil ketua komisi VI DPR RI, Inaz N.Zubir menduga bahwa pengambilalihan proyek pipa gas CISEM oleh Mentri ESDM tersebut bertujuan untuk menolong BNBR saja.

Menurutnya, bisa jadi proyek tersebut dikerjakan oleh Kementrian ESDM tapi pipanya disuplai oleh Bakrie Pipe Industries. 

"BPH Migas juga menilai sangat tidak masuk akal jika proyek CISEM diambil alih oleh Mentri ESDM, karena pasti akan menggunakan APBN untuk membangun proyek tersebut. Padahal Pemerintah sendiri juga sedang ngos-ngosan mengatasi pandemi Covid-19," kata Inas.

Ia menilai, persoalan ini mirip dengan persoalan pipa gas Kalija 1 dari Kepodang ke Tambak Loro, Jawa Tengah beneraoa waktu lalu, dimana peserta tender pada saat itu adalah PT. Barata/BUMN, BNBR/Bakrie, PGN/BUMN, dengan Barata sebagai pemenangnya.

"Justru yang harus dicermati adalah bahwa persoalan ini sangat mirip dengan masalah yang terjadi di pipa gas Kalija (Kalimantan Jawa) 1 dari Kepodang ke Tambak Loro, Jawa Tengah dengan pemenang PT Barata tapi mangkrak, kemudian ditunjuk pemenang kedua, yakni Bakrie, tapi mangkrak juga," kata Inas.

"Proyek tersebut akhirnya diambil alih Pemerintah yang kemudian menugaskan PGN untuk mengerjakannya melalui joint venture dengan Bakrie melalui PT. Kalimantan Jawa Gas. Dan yang menarik  seluruh pipanya disuplai oleh Bakrie Pipe Industries," bebernya.

Menurut dia, jika pipa gas CISEM diambil alih  Pemerintah melalui Kementrian ESDM maka yang akan melaksanakannya sudah pasti BUMN.

"Siapa lagi kalau bukan PGN. Dan kita bisa menduga bahwa praktik yang sama dengan Kalija 1 pun akan terjadi, yakni PGN disuruh joint venture lagi dengan Bakrie dan pipa gas-nya disuplai lagi dari Bakrie Pipe Industries," cetusnya.