Praktisi: KPK Harus Sejalan dengan Titah Presiden, Menindak Oknum-Oknum Pemeras Rakyat

Praktisi Hukum sekaligus pengacara kondang, Lukmanul Hakim, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk sejalan dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menindak tegas oknum penegak hukum yang tersebar di 32 provinsi, yang acap kali memeras dan merugikan masyarakat kecil.

Ia menyampaikan bahwa KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Baca Juga: Bocoran Survei: Lumayan Kuat yang Ingin Jokowi Tiga Periode

"Kami meminta kepada KPK untuk segera turun tangan agar dapat menindak tegas para oknum-oknum penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan diindikasikan melakukan permainan-permainan yang merugikan pihak tertentu," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/6/2021). Baca Juga: Hah! Pegawai KPK yang Nggak Lulus TWK Tetap Ngantor, Nggak Tahu Malu Yah?

Lanjutnya, ia pun menjelaskan jika KPK sebagai penegak Undang-Undang anti korupsi selayaknya untuk melakukan tindakan supervisi terhadap indikasi perbuatan oknum penegak hukum yang terlibat dalam sebuah permainan kasus yang dilakukan oleh mafia tanah di Jawa Tengah.

"Apalagi hal ini juga meruapakan amanah dari Undang-undang. Sebab praktek mafia tanah yang bermain mata dengan penegak hukum sudah memakan banyak korban, mayoritas adalah mereka yang sudah tidak mampu secara ekonomi dan tanahnya diambil," jelasnya.