Kredit Foto: Istimewa
Lebih lanjut, ia mengatakan putusan tersebut berdampak besar terhadap seluruh pihak, baik dari pihak perusahaan hingga para nasabah.
Bahkan, menurut dia, nasabah yang menempuh jalur PKPU, diyakini akan gagal memperoleh hak-hak mereka.
Bukan tanpa sebab, menurutnya, ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka kurator akan melikuidasi aset perusahaan dan akan menjual seluruh aset tersebut dalam harga likuidasi yang sangat rendah.
"Contoh jelas pailit adalah Cipaganti, korban hanya dapat sekitar 1 persen dari modal setor," papar dia.
Selain itu, ia mengatakan seluruh aset yang disita dapat diminta korban ke pengadilan melalui kejaksaan.
"Seperti contoh kasus KSP Indosurya, di mana Mabes Polri menyita Rp29 miliar cash (tunai), rekening bank dan properti di Singapore dan Australia, maka korban bisa memintakan ke pengadilan untuk membagi aset yang disita itu kepada para korban, melalui Kejaksaan. Jumlah yang didapat akan jauh lebih besar daripada jalur PKPU," jelas dia.
"Inilah dari awal, kami dari LQ Indonesia Lawfirm selalu bilang PKPU sering dijadikan alat modus oleh perusahaan investasi bodong untuk menunda pembayaran, untuk alasan menghindari jeratan pidana pihak kepolisian." tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
