Kredit Foto: Instagram Bobby Nasution
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menuding Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak transparan soal potensi pajak dan retribusi daerah kepada legislatif setempat.
"Penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) sangat minim, dan fungsi pengawasan legislatif terhambat atas kepatuhan pembayaran pajak," terang Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Roby Barus, di Medan, Senin.
Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka
Ia katakan itu saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terkait Ranperda tentang Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Medan Tahun Anggaran 2020.
Hal ini, kata ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, mengakibatkan target penerimaan dibebankan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan sebesar Rp4,12 triliun terdiri dari PAD Rp1,5 triliun, pendapatan tranfer Rp2,57 triliun, dan pendapatan yang sah Rp133,17 miliar tidak tercapai.
"Artinya realisasi pendapatan daerah di 2020 cuma mencapai 86,63 persen dari target Rp4,75 triliun lebih. Ada kekurangan sebesar Rp636,26 miliar yang tidak dapat terealisasikan," kata dia.
Fraksi ini indikasi kebocoran yang dilakukan oknum pejabat, sehingga mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Medan untuk menekan kebocoran itu.
"Kami PDI Perjuangan DPRD Medan meminta secara tegas kepada Wali Kota supaya benar-benar melaksanakan bentuk pengawasan, terkait pelaksanaan pengutipan pajak," kata Barus.
Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
