DPD APTRI: DPRD Jatim Harusnya Bicara Kepentingan Rakyat

APTRI sangat berharap kepada seluru lapisan masyarakat, DPRD serta Pemprov Jawa Timur, dalam menyikapi gencarnya penolakan Permenperin 03/2021, dengan isu langkahnya gula rafinasi yang membuat industri berbasis gula rafinasi panik dan kesulitan mendapatkan gula rafinasi, untuk lebih tenang, tidak larut dalam kepentingan pengusaha yang menyalahi izin.

"Kami sampaikan bahwa penjelasan kami di atas, Jawa Timur surplus dan tidak ada pabrik gula rafinasi. Karena Jawa Timur lumbung gula nasional," ujarnya.

Bagi Edy, dengan spesifikasi dan pembatasan izin impor raw sugar untuk pabrik rafinasi, maka akan lebih mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap peredaran gula sesuai jenis dan peruntukannya.

Teknisnya, kebutuhan gula rafinasi di Jawa Timur bisa disuplai oleh pabrik gula rafinasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dari 11 pabrik gula rafinasi yang mendapatkan izin impor dan beroperasi.

Terkait adanya isu bahwa harga gula rafinasi di Jawa Timur akan lebih mahal jika mengambil dari Jawa Barat, Edy menegaskan, itu tidak benar.

Karena subsidi silang ongkos angkut bisa dilakukan oleh pabrik itu sendiri yang ditugasi berdasarkan wilayah tanggungjawab penyaluran.