PDIP Bikin Partai Demokrat Naik Pitam: Jangan Manipulasi Sejarah, Semua Terikat Sumpah!

Partai Demokrat membantah tudingan politikus PDIP, Arteria Dahlan, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyebutkan Demokrat menyetujui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaaan sejak dalam pembahasan dan menolak saat ada peliputan media massa.

"Sidang UU Ciptaker di MK, Demokrat disebut walk out saat diliput, bohong besar. Dari awal di semua tingkatan pembahasan, Demokrat menolak RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan. Jika MK mau cari kebenaran, saya siap hadir sebagai saksi di sidang MK," ujar Benny K Harman, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Baca Juga: Demokrat Ngotot Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Siap Jegal Jalan Pengesahan di Senayan

Benny menjelaskan, sejak awal Partai Demokrat sangat konsisten menolak RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan. Ia berharap dalam sidang uji formal UU Ciptaker, hakim bisa menjadi pengawal konstitusi dengan berani membatalkan UU Ciptaker yang cacat dalam pembuatannya.

"Terkait uji konstitusionalitas UU Ciptaker di MK saat ini, kami berharap hakim MK benar-benar menjadi pengawal konstitusi. Jangan takut kedudukan hilang untuk membatalkan UU yang jelas-jelas cacat prosedur-konstitusi. Demi keadilan, saya pun siap bersaksi dalam persidangan MK," kata Benny yang juga wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu pula. 

Benny menjelaskan, dalam budaya negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai perkakas rakyat untuk membentengi diri dari kesewenang-wenangan rezim diktator dan kaum oligarki politik.

"Di negara otoriter, MK menjadi senjata penguasa untuk meredam suara kritis rakyat yang menuntut hak-hak konstitusionalnya. #RakyatMonitor," ujarnya.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji