HUT ke-494, Jakarta Bertekad Bangkit dari Pandemi Covid-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada Selasa 22 Juni 2021 kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berusia 494 tahun. Di usianya ke-494 DKI Jakarta optimistis menggenjot perekonomian di tengah pandemi Covid-19. 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, serangkaian kegiatan digelar untuk mengisi perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-494.

Dia menyebut, kegiatan tersebut di antaranya pemadaman lampu di tujuh simbol Kota Jakarta untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2021 lalu.

Tujuh simbol Kota Jakarta tersebut adalah Gedung Balaikota DKI Jakarta, Monas dan Air mancurnya, Bundaran HI dan air mancurnya, Patung Pemuda dan air mancurnya, patung pahlawan dan patung Jenderal Soedirman.

Menurut Riza, memasuki 2021 jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terus melandai. Pada tahun sebelumnya, semua kegiatan menurun, seperti perekonomian terus menurun, kegiatan kebudayaan pun bekurang. 

"Pemprov DKI ingin di 2021 bangkit dengan perekonomian terus meningkat, aktifitas sosial dan kebudayaan bermunculan," kata Ahmad Riza Patria, saat menjadi pembicara kunci pada webinar dengan tema “Jakarta Bangkit Ekonomi Pulih: Peran UMKM Jakarta Dalam Mendukung Kebangkitan Ekonomi di Masa Pandemi” di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Menurutnya, Jakarta milik seluruh warga Jakarta. Warga DKI dari berbagai elemen turut bertanggung jawab membangun Jakarta. Dengan berkarya hingga berkreasi untuk mewujudkan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya.

“Kita akan segera bangkit. Saat ini lonjakan kasus Covid-19 masih signifikan. Oleh karena itu, kami lakukan pengetatan dengan penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro,” kata Ariza, sapaan karib Ahmad Riza Patria.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov DKI Jakarta Muhammad Abas mengatakan, perkembangan Covid-19 per 21 Juni lalu angka Covid-19 tembus 2 juta kasus.

Dan ini hanya membutuhkan waktu 147 hari. Artinya, perkembangan kasus Covid-19 sangat masih di Indonesia.

“Data Covid-19 Jakarta pada 20 Juni mencapai 5.582 kasus, angka ini tertinggi sejak pandemi ada di DKI Jakarta. Pada 21 Juni menjadi 5.014 kasus dan di 22 Juni ada 3.200 kasus. Kami berharap Covid-19 terus turun dan melandai,” ungkapnya.

Menurut dia, perekonomian di DKI sejak 2012-2022 secara normal di atas nasional. Namun, memasuki resesi, perekonomian di Jakarta turun di bawah perekonomian nasional.

Saat ini laju year on year (yoy) perekonomian di Jakarta membentuk kurva V seiring dengan peningkatan kondisi ekonomi di Jakarta.

Ia menuturkan, PDRB DKI Jakarta ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Namun saat ini konsumsi pemerintah justru yang mengalami peningkatan.

“Kita akan coba dorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor meningkat,” ucapnya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada 2021 memiliki sejumlah potensi seperti konsumsi, investasi dan ekspor impor. Ia berharap penerapan protokol kesehatan dan program vaksinasi bisa mempengaruhi faktor investasi secara positif.

Lebih jauh ia mengungkapkan, pandemi Covid-19 berdampak besar pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Yakni ada penurunan penjualan.

Hal ini disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Serta sejumlah penutupan tempat usaha karena dampak penutupan tempat wisata di Jakarta.

“Dampak dari sisi internal perusahaan UMKM tidak mampu membayar asuransi dan UMKM harus beralih atau bertranformasi ke digital,” terangnya.

Dia menyebut, pembinaan UMKM di Jakarta harus masif dilakukan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menyebut ada 115 juta atau 90 persen UMKM di Indonesia.

Selain pendampingan, bantuan modal usaha dan relaksasi pembayaran pinjaman dan tagihan.

“Strategi pemulihan ekonomi Perda Nomor 2 tentang penanggulangan Covid-19. Dalam perda selain mengatur pemulihan kesehatan juga menata perekonomian di Jakarta. Salah satunya, melindungi masyarakat rentan, mengihupkan roda perekonomian dan menghidupkan kota bisnis,” bebernya.

Pemimpin Kantor Wilayah IX Jakarta PT Pegadaian (Persero), Hakim Setiawan menuturkan, UMKM menjadi sektor utama penggerak perekonomian nasional.

Beberapa masalah yang dihadapi pelaku UMKM, menurut dia, di antaranya masalah menciptakan pasar, memenuhi sesuai kebutuhan pasar dan membangun akses ke pasar.

“Pada produktifitas UMKM juga terkendala masalah mencukupi kebutuhan pasar, mendapatkan alat produksi berkualitas dan produktifitas sumber daya manusia. Dan yang masalah terakhir yang dihadapi UMKM adalah permodalan,” bebernya.

Peran Pegadaian dalam hal ini, masih ujar Hakim, pihaknya menyediakan dua produk, yakni gadai dan nongadai.

Rata-rata pinjaman pada program gadai di bawah Rp5 juta per nasabah. Sementara untuk program mikro di bawah Rp20 juta. Artinya, 120 tahun Pegadaian hadir di Indonesia dekat dengan UMKM.

“Peruntukan kreditnya 60 persen untuk produktif, tentu saja untuk pengembangan usaha. Dan 60 persen profile nasabah ibu-ibu. Dengan jumlah nasabah di Jabodetabek 2,5 juta nasabah,” ungkapnya.

Menurut dia, layanan produk pegadaian untuk UMKM jumlahnya banyak. Berupa fitur produk digunaakan untuk pengembangan UMKM dan pemenuhan permodalan.

Pelaku UMKM paling bawah, dikatakan dia sangat membutuhkan permodalan. Untuk membantu  mereka, pegadaian menyediakan program gadai harian.

“Kebutuhan modal mereka ini tidak besar. Misal produksi kue yang dititipkan ke sekolah sebelum pandemi. Satu dua hari mereka bisa menghasilkan untung, jadi UMKM seperti ini perlu pengembalian cepat,” terangnya.

Banyaknya outlet tersebut menjadi wujud pegadaian ingin lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah terutama pelaku UMKM.

Menanggapi hal itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki tugas meningkatkan perekonomian masyarakat Jakarta.

Salah satunya program OK OCE yang dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye lalu.

“Satu tahun 1.000 entrepeneur dengan membangun kantor OK OCE di 44 Kecamatan. Yang menjadi masalah saat Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno maju pada Pilpres (pemilihan presiden) 2019 lalu,” katanya.

Perubahan OK OCE menjadi Jakpreneur oleh Gubernur Anies Baswedan, dikatakan dia, menarik minat masyarakat. Sedikitnya ada 251 ribu pendaftar pada program tersebut.

Tentu saja, perkembangan program Jakpreneur tersebut masih dinantikan DPRD DKI Jakarta.

“Perkembangannya sejauh mana. Untuk mencetak 200 ribu entrepreneur dari 251 ribu dalam lima tahun seperti apa. Ini yang kami nantikan sampai saat ini,” imbuhnya.

“Ini jadi catatan kami, agar uang rakyat yang jumlahnya ratusan milyar tidak mubazir,” tegasnya.

Dia mengatakan, perijinan entrepreneur menjadi masalah seksi di Jakarta. Pasalnya calon entrepreneur harus melalui tujuh tahapan agar mendapatkan izin.

Dan selama ini banyak calon entrepreneur gugur hanya sampai pada tahap ketiga.

“Yang paling dikeluhkan adalah permodalan. Namun untuk sampai tahap permodalan, ada perijinan dan peruntukan di zona di masyarakat. Tapi ke depan untuk perijinan di zona akan lebih mudah,” terangnya.

“Tema webinar ini sangat tepat, karena ada spirit dan emosi positif (bergerak bersama membuat Jakarta pulih) dan peran pegadaian selama ini sudah bagus. Tentu program tersebut harus berkelanjutan,” katanya.

"Tema Jakarta Bangkit itu menurut saya, jadi ada pacuan spirit. Itu ada emosi positif. Artinya pada zaman pandemi ini kita mau ngapain lagi. Bangkit itu seperti tadi yang dibilang pak Wagub DKI kolaborasi. Kita harus bergerak bersama.

Seperti pak Gembong katakan, melepaskan warna atau jas kita untuk membuat Jakarta pulih dari semua sisi. Baik dari sisi kesehatan, perekonomian. Inovasi yang diberikan Pegadian juga menarik, dalam artinya setelah saya ikutin pelaku UMKM ini pegadaian juga terbuka," tutup Syarif.

Acara webinar indoposco.id dalam memeriahkan HUT ke-494 DKI Jakarta terselenggara berkat kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) BUMN untuk Indonesia, Samsung, Bank DKI, Coca-Cola, Taman Impian Jaya Ancol, Alfamart dan Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center.