Forum Pemred Surati Presiden Jokowi, Isinya...

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melayangkan surat rekomendasi terkait penanganan Covid-19 yang ditujukan langsung untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam surat yang dikirim pada Rabu (30/6/2021) itu, Forum Pemred menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menelaah dan mengkaji perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: Dikritik BEM UI, Jokowi Harusnya Terima Kasih

"Dalam pertemuan tim khusus pada Minggu (27/6/2021) lalu, kami telah menyusun beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar penularan Covid-19 ini bisa dikendalikan dengan segera," demikian pernyataan Forum Pemred yang dikutip dari surat tersebut.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia serta wacana pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Forum Pemred meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan serangkaian hal yang terbagi menjadi 8 poin.

1. Membatasi pergerakan dan interaksi orang baik di dalam maupun antarkota dengan lebih signifikan

Forum Pemred mendukung berbagai program pembatasan mobilitias masyarakat lainnya seperti WFH 100 persen, pembatasan jam buka tempat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, melarang makan di restoran, dan berbagai kebijakan lainnya.

Namun, Forum Pemred meminta pemerintah mengantisipasi dampak-dampak ekonomi dan sosial yang mungkin akan timbul dari kebijakan tersebut dengan sebaik mungkin.

2. Pengetatan kebijakan sebaiknya diinstruksikan langsung oleh Presiden Jokowi

Dengan instruksi kebijakan yang dipimpin langsung oleh kepala negara dalam situasi darurat seperti ini, harapannya instruksi pemerintah pusat dapat segera dijalankan oleh hingga pemerintahan terkecil di level desa/kelurahan bahkan RW dan RT.

Tidak hanya itu, semua elemen pemerintah fokus bergerak menangani penurunan laju Covid-19 dengan turut melibatkan unsur-unsur masyarakat.

3. Perlu adanya terobosan yang signifikan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi

Agar target 1-2 juta dosis vaksin per hari dapat tercapai, pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi vaksin dengan baik agar tidak terprovokasi masuk ke golongan antivaksin.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan jadwal vaksinasi. Pemerintah juga perlu mengawasi distribusi vaksin dilakukan secara merata ke daerah-daerah, terutama daerah yang berada di zona merah.

4. Melibatkan unsur lapisan masyarakat lain, seperti PNS dan relawan, agar pelaksanaan 3T bisa digiatkan lebih masal

Pelaksanaan tracing, testing, dan treatment akan sulit dilakukan secara maksimal jika hanya mengandalkan tenaga kesehatan dan TNI/Polri. Padahal, testing perlu digalakkan dengan lebih masif terutama di desa-desa zona merah karena masih abanyak masyarakat yang menolak diuji swab atau bahkan menyembunyikan gejala Covid-19.

Oleh sebab itu, PNS maupun relawan bisa dimobilisasikan sebagai tenaga tracer untuk membantu meningkatkan pelaksanaan tracing.

5. Penegakkan disiplin 3M dibarengi dengan memperbesar anggaran di sektor hulu

Perlu adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap para pelanggar 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kampanye kelompok yang tidak percaya Covid-19 dan antivaksin harus dilawan bersama, termasuk bersama media. Selain itu, sosialisasi dan edukasi harus terus digalakkan dengan masif hingga ke tingkat akar rumput.

Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan politik anggaran dengan memperbesar anggaran di hulu, seperti anggaran untuk sosialisasi dan edukasi, pembagian masker secara gratis, ketersediaan obat dan peralatan kesehatan di puskesmas, dukungan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, dan sebagainya.

6. Mengupayakan secara optimal pendistribusian obat yang dapat membantu menangani Covid-19 ke masyarakat

Pemerintah perlu mencari terobosan dalam upaya memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan obat-obatan yang bisa membantu penanganan Covid-19. Bahkan sebaiknya, obat diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, begitu pun dengan tabung oksigen.

7. Pemerintah sebaiknya memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran proyek yang kurang prioritas bisa dialihkan untuk anggaran Covid-19

Anggaran negara sebaiknya difokuskan untuk penanganan Covid-19 sampai tren pertumbuhan Covid-19 bisa terkendali. Anggaran proyek atau bidang yang kurang prioritas dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang lebih masif sehingga pertumbuhan virus bisa segera turun dan tingkat kematian bisa ditekan.

8. Pemerintah tetap perlu mengantisipasi lonjakan Covid-19 berikutnya dengan memastikan kesediaan dan kelengkapan fasilitas kesehatan

Dengan demikian, bila lonjakan kasus Covid-19 terjadi lagi di masa yang akan datang, penanganan pasien di RS atau fasilitas kesehatan lainnya bisa berlangsung dengan lebih baik dan tidak membuat panik.