Argentina Luncurkan RUU untuk Gaji Karyawan dengan Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Seorang anggota majelis Kongres Nasional Argentina telah memperkenalkan undang-undang yang akan memungkinkan pekerja tertentu di negara tersebut untuk menerima sebagian atau seluruh gaji mereka dalam bentuk kripto.

Dalam tweet hari Selasa, anggota Kamar Deputi Argentina José Luis Ramón mengatakan, RUU crypto yang diusulkannya akan berlaku untuk siapa saja yang bekerja sebagai "eksportir layanan" dan mereka yang bergantung pada majikan untuk mendapatkan penghasilan.

Baca Juga: Iran Rencana Jadikan Bank Sentral Pengatur Pertukaran Kripto

Jika undang-undang tersebut disahkan, itu akan memungkinkan pekerja tersebut memilih untuk menerima gaji penuh atau sebagian dalam mata uang kripto atau peso Argentina. "Idenya adalah [pekerja] dapat memperkuat otonomi mereka dan mempertahankan daya beli dari remunerasi mereka," kata Ramón dikutip dari Cointelegraph, Kamis (8/7/2021).

"Inisiatif ini berasal dari kebutuhan untuk mempromosikan otonomi yang lebih besar dan tata kelola upah, tanpa menyiratkan hilangnya hak atau paparan situasi pelecehan dalam kerangka hubungan kerja," tambahnya.

Menurut outlet berita lokal La Nueva Mañana, pekerja yang menyediakan layanan di luar negeri seperti mengekspor tidak perlu mengubah pendapatan kripto mereka ke peso Argentina seperti yang mereka lakukan dengan mata uang asing lainnya.

Undang-undang 27.541, disahkan oleh Kongres Nasional Argentina pada Desember 2019, menetapkan pajak 30% untuk mata uang asing, tetapi Bitcoin (BTC) dan token lainnya mungkin tidak termasuk dalam kerangka hukum ini.

RUU crypto harus disahkan oleh Kamar Deputi Argentina dan Senat sebelum dikirim ke Presiden Alberto Fernández untuk persetujuan. Ramón adalah salah satu dari sepuluh anggota kongres yang mewakili provinsi Mendoza dan pemimpin aliansi 6 orang Federal Unity for Development di antara tiga partai politik.

Namun, ada 257 anggota di dewan legislatif dan 72 senator. Front Semua Orang dan Bersama untuk Perubahan adalah dua aliansi dominan di kongres.

RUU yang diusulkan datang ketika beberapa anggota parlemen di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan mendorong kejelasan peraturan atau adopsi langsung kripto. Bulan lalu, El Salvador mengesahkan undang-undang yang membuat tender legal Bitcoin, undang-undang yang akan mulai berlaku pada 7 September.

Anggota Kongres di Brasil dan Panama telah mengindikasikan melalui saluran media sosial bahwa mereka akan mendorong bentuk undang-undang yang mendukung kripto.