Boediono Instruksikan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menginstruksikan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota agar menyiapkan langkah implementasi akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya.

"Menurut laporan yang saya terima, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan perangkat hukum dan kebijakan dalam proses penyiapan sumber daya manusia dan dalam proses penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan baik, termasuk dukungan teknologi informasi," kata Boediono di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Boediono juga mengatakan bahwa dalam sisa waktu masa tugas pemerintahan sekarang ia meminta kepada menteri keuangan untuk terus mengoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan pemerintah pusat.

"Untuk pemerintah daerah, saya minta menteri dalam negeri bersama-sama dengan menteri keuangan terus mengoordinasikan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada lingkungan pemerintah daerah," kata Wapres.

Menurut Boediono, sejalan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada saat ini pemerintah pusat sedang mengembangkan modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN).

SPAN tersebut mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

"Saya sangat mendukung upaya tersebut serta berharap agar SPAN dapat menjadi motor penggerak dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan efektif serta menjadi alat utama dalam pengelolaan kebijakan fiskal untuk mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa di masa depan," kata Wapres.

Boediono menilai bahwa untuk pengelolaan keuangan di pemerintah daerah hal serupa perlu dilakukan. Menurut laporan saat ini, BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berbasis akrual.

Kedua sistem informasi tersebut, kata Wapres, SPAN dan SIMDA diharapkan dapat memenuhi berbagai informasi dan pelaporan yang diperlukan, dapat juga meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintah. (Ant)