Birokrasi Penanganan Covid-19 Dinilai Bertele-tele, Faisal Basri: Jangan Samakan dengan Prapandemi!

Ekonom senior INDEF Faisal Basri menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi terlalu membingungkan lantaran ada banyak langkah birokrasi yang perlu dilalui. Padahal, di tengah situasi darurat seperti ini, kata Faisal, kebijakan harusnya bisa diproses dengan lebih cepat.

"Misal komando diambil alih Menkes, Menkes minta uang untuk vaksin, Menkeu kasih uang langsung. Tidak bisa mengatasi keadaan darurat dengan birokrasi seperti keadaan normal," tutur Faisal dalam Diskusi Publik INDEF yang dilakukan secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Jajaran Penanganan Covid-19 dari Kalangan Ekonomi: Suara Kesehatan Tak Terdengar

Tak hanya itu, regulasi pembayaran tenaga kesehatan juga terhambat karena menggunakan mekanisme saat sebelum pandemi.

"Harus lewat audit dulu, banyak step dulu, atau nakes yang belum dibayar insentifnya berbulan-bulan karena lewat berbagai pihak. Ini harusnya bisa lebih serius, harus lebih cepat," terangnya.

Terlebih, di tengah kebijakan PPKM Darurat ini, banyak lapisan masyarakat yang terdampak kondisi perekonomiannya. Peneliti INDEF Media Wahyudi Askar menjelaskan, UMKM dan sektor kecil yang berhadapan langsung dengan konsumen serta golongan pekerja informal merupakan sektor yang paling terdampak akibat kebijakan tersebut.

"Paling terdampak itu menengah ke bawah. Jumlah pengangguran ini jauh lebih membengkak dari data yang ada. Informalisasi pekerjaan ini yang perlu diantisipasi," kata Media.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Faisal merekomendasikan pemerintah untuk membentuk organisasi darurat dengan peraturan yang jelas dan tegas agar otoritas sepenuhnya dipegang oleh satu pengendali. Dengan demikian, kebijakan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan.